Menteri KKP Izinkan Ekspor Benih Lobster, Faisal Basri Duga Ada Mafia

Harga jual benih lobster lebih murah dibandingkan lobster dewasa. Padahal, lobster merupakan salah satu potensi ekspor yang besar.
Agatha Olivia Victoria
11 Desember 2019, 07:10
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Faisal Basri, lobster
ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Polisi menunjukkan barang bukti saat ungkap kasus perdagangan benih Lobster ilegal di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12/2019). Faisal Basri menduga ada sindikat mafia dalam kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berencana membuka kembali ekspor benih lobster. Kebijakan tersebut sebelumnya dilarang oleh Susi Pudjiastuti.

Menanggapi hal itu, Ekonom Nasional Faisal Basri menduga ada sindikat mafia dalam rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan ekspor benih lobster tak masuk akal.

"Belum dua bulan kabinet, larangan ekspor benih lobster dicabut. Sudah gila ini," ujar Faisal saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/12).

Faisal menjelaskan benih lobster dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga lobster yang sudah dewasa. Padahal, lobster merupakan salah satu potensi ekspor yang besar.

Advertisement

(Baca: Pengusaha Dukung Menteri Edhy Rombak Kebijakan Susi yang Tak Efektif)

Oleh karena itu, ekspor benih lobster seharusnya dilarang. "Telur-telur lobster itu nanti rusak. Itu kan di alam, masa tidak peduli laut kita rusak lagi," ucap dia.

Menurut Faisal, sektor perikanan merupakan salah sektor yang mengalami surplus perdagangan. Sehingga, sektor tersebut seharusnya meningkatkan pengolahan ekspor.

Selain kebijakan benih lobster, Edhy Prabowo juga tidak setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal ala Susi Pudjiastuti. Edhy ingin mengedepankan pembinaan nelayan dan budidaya ikan.

Penenggelaman kapal, menurut Edhy, tak perlu dilakukan bila pelaku illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing sudah menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Pada tahap tersebut, penenggelaman kapal akan bergantung pada keputusan pihak pengadilan.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, KKP berencana meningkatkan koordinasi dengan Angkatan Laut, polisi, Kejaksaan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kapolri, hingga polisi air.

(Baca: Pemerintah Gandeng Tiongkok Jamin Keamanan Ekspor-Impor Perikanan)

 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait