Pimpin Investasi, Luhut Diharapkan Kerja Sama Baik dengan Airlangga

Pengusaha khawatir tidak ada kordinasi terkait kebijakan investasi, khususnya perindustrian dan ekspor-impor.
Image title
Oleh Rizky Alika
25 Oktober 2019, 15:14
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Apindo berharap Luhut bisa berkordinasi dengan Menteri Kordinator bidang Perekonomian Airlangga terkait investasi, terutama di sektor perindustrian dan ekspor-impor.

Presiden Joko Widodo membentuk kementerian baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani berharap Luhut bisa bekerja sama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, kebijakan yang tidak searah bisa saja terjadi bila tidak ada koordinasi. “Kalau tidak bekerja sama dengan baik, akan ada kecenderungan tinggi terhadap overlapping kebijakan,” kata Shinta kepada katadata.co.id, Rabu (25/10).

Apalagi lingkup kerja Menko Kemaritiman dan Investasi belum jelas. Selain itu, belum ada informasi mengenai kementerian yang akan dibawahi oleh Luhut.

“Kami tidak tahu bagaimana koordinasi terkait kebijakan terkait investasi, khususnya perindustrian dan eskpor-impor,”  ujar dia.

Hal tersebut dinilai menjadi “blind spot” untuk menganalisis dampak perubahan kementerian. Pengusaha juga sulit menganalisa dampak positif atau negatif adanya kementerian baru tersebut. Makanya Shinta meminta adanya klarifikasi jelas terkait korelasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenko Perekonomian.

Pada masa Kabinet Kerja, Luhut merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemenko Maritim membawahi empat kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan investasi dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Investasi terus menjadi sorotan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Indonesia tercatat berada di posisi kelima terendah di ASEAN dalam indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) 2020. Meski begitu, posisi Indonesia tetap sama seperti tahun lalu.

Hasil survei Bank Dunia terhadap 190 negara di dunia, menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. Adapun di ASEAN, hanya tiga negara yang masuk dalam peringkat 25 terbesar untuk kemudahan berbisnis.

Negara tersebut adalah Singapura yang berada di peringkat kedua dengan skor 86,2, Malaysia di peringkat 12 dengan skor 81,5, dan Thailand di peringkat 21 dengan skor 80,1. Data selengkapnya terkait kemudahan berbisnis di Indonesia dalam grafik Databoks berikut ini :

(Baca: Tiga Kementerian Baru dalam Kabinet Jokowi Periode Kedua)

Lebih lanjut Shintha mengatakan penunjukan Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi dinilai strategis. Sebab, Luhut dianggap memahami dua bidang tersebut. “Sudah terbukti bisa memberikan result investasi yang positif walaupun ada kontroversi,” kata Shinta.

Ia menambahkan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi sangat strategis untuk menyukseskan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sumber daya maritim. Sebab, koordinasi dapat diperkuat antara sektor kemaritiman dengan realisasi investasi. 

Pasalnya, sektor kemaritiman dianggap resisten terhadap investasi asing sehingga sulit berkembang. Terlebih lagi, seluruh Indonesia memiliki garis pantai dan sumber daya maritim.  Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa didorong dari produktifitas maritim Indonesia.

Sebelumnya, Luhut menyatakan diberi arahan untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi untuk petrokimia. "Refinery petrochemical harus jadi dalam berapa tahun ke depan, jadi saya diminta langsung bantu tangani itu," kata Luhut usai dipanggil Jokowi pada Selasa (22/10) malam. 

Selain itu Luhut diminta menyelesaikan biodiesel 30% (B30) yang diharapkan mampu mengurangi impor migas. Luhut yakin implementasi B30 bisa kurangi impor migas dalam dua hingga tiga tahun ke depan. 

Luhut juga bakal fokus pada masalah hilirisasi. Pasalnya, ekspor chemical ore hingga 1 Januari 2019 melebihi target. "Eksor meningkat diluar patokan itu harus dicegah karena merusak lingkungan dan market," ujarnya. 

(Baca: Kembali Jadi Menteri, Luhut Pandjaitan Jenderal Pembela Jokowi)

 

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait