Bertemu Jokowi, 61 Tokoh Minta Pengembangan SDM Papua
Presiden Joko Widodo menemui 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan tersebut, 61 tokoh meminta Jokowi fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Papua.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo mengatakan selama ini pemerintah hanya berkutat pada persoalan sumber daya alam (SDA) Papua. Sedangkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) kerap diabaikan.
“Padahal, SDM papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari SDA yang terbatas, akan berkurang, bahkan akan berakhir,” kata Abisai.
Abisai mengungkapkan kecemasannya terhadap kemampuan daya saing orang asli Papua dalam bidang ekonomi dan politik. Terutama setelah demografi Papua yang berubah cepat dalam 20 tahun terakhir.
Saat ini aktivitas ekonomi hingga politik di Papua tak hanya digerakkan oleh orang asli Papua, namun juga non-Papua. Abisai khawatir profil demografi di Papua bisa semakin mengesampingkan orang asli Papua dalam kompetisi di bidang ekonomi dan politik. Sebab, banyak orang asli Papua yang tertinggal dalam hal pendidikan.
(Baca: Pembukaan Blokir Internet di Papua, Kominfo: 6 Wilayah Belum Kondusif)
“Kami paham betul bahwa persaingan baik untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun pada sisi lain juga dapat menghilangkan akses dan kesempatan bagi pihak yang sedang merintis usahanya dan menggantikan kearifan lokal atau adat yang keluarga kami hormati selama berabad-abad berhubungan dengan kosmologi dan pelestarian lingkungan sekitar,” kata Abisai.
Atas dasar itu, Abisai bersama 60 tokoh Papua lainnya meminta pemerintah mendorong generasi muda Papua untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Dia pun menilai perlu ada pendampingan, insentif, dan akses bagi orang Papua di seluruh Indonesia.
“Senang jika kami dapat melihat penempatan pejabat asal Papua di kementerian/lembaga, kepala dinas, dan pemerintah daerah di Aceh, Sulawesi, atau Kalimantan,” ujarnya.
Selain itu, mereka meminta adanya pembangunan asrama nusantara di seluruh Indonesia dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. Jika diperlukan, pemerintah diminta mendirikan lembaga terpisah yang mengelola investasi SDM yang masif dan berdampak bagi masyarakat Papua. Pendirian lembaga itu harus didukung regulasi yang fokus dan tidak tumpang tindih.
