Kadin Minta Tugas Kemenko Maritim Tak Tumpang-Tindih di Kabinet Baru

Kadin menilai, Kemenko Maritim justru lebih cepat mengeksekusi perintah presiden dibandingkan kementerian teknis.
Michael Reily
3 Juli 2019, 18:48
kadin, kementerian kordinator bidang kemaritiman
Cindy Mutia Annur/Katadata
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat membuka Seminar Nasional bertajuk ‘Nelayan Indonesia Berdaulat melalui Dukungan Teknologi 4.0’ di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (8/4).

Pengusaha meminta tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) tidak tumpang-tindih dengan kementerian teknis. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Kemenko Maritim justru lebih cepat mengeksekusi perintah presiden dibandingkan kementerian teknis.

Padahal, hasil koordinasi seharusnya dapat ditindaklanjuti kementerian teknis."Harapan ke depan, bagi tugas biar jelas, kementerian teknis harus meng-update," kata Yugi di Jakarta, Rabu (3/7).

Dengan begitu, fokus dan peran Kemenko Maritim dan kementerian teknis bisa lebih optimal karena proses birokrasi dipangkas. Kemenko Maritim bertugas untuk menyelaraskan Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pariwisata. 

(Baca: Susi Rajin Tenggelamkan Kapal, Luhut Kritik Jangan Shock Therapy Terus)

Advertisement

Yugi mencontohkan, tugas KKP terkait penangkapan kapal asing di perairan Indonesia seharusnya ditugaskan kepada Badan Keamanan Laut. Selain itu, permasalahan izin ukur kapal juga seharusnya jadi peran Kementerian Perhubungan.

KKP seharusnya lebih fokus mendorong investasi dan ekspor dalam sektor sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu caranya lewat peraturan yang mendukung pengusaha. "Peraturan yang pro kepada pelaku usaha, supaya timbul pelaku usaha baru, ekspor naik, dan produktivitas tinggi," ujarnya.

KKP juga seharusnya fokus pada pengelolaan ruang laut, proses produksi, budidaya, dan penangkapan ikan dengan pengelolaan berkelanjutan tanpa merusak alam. Sebab, masih banyak komoditas kelautan dan perairan yang kalah saing untuk menuju negara tujuan ekspor. Apalagi potensi sumber daya kelautan dan perikanan masih besar dengan porsi laut sebesar 70% dari luas Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) baru 2%. 

(Baca: Menteri Susi Klaim Stok Ikan Melimpah karena Penenggelaman Kapal Asing)

Reporter: Michael Reily
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait