DPR Desak Kementerian ESDM Tak Pangkas Anggaran Pengeboran Sumur Air

Anggota Komisi VII DPR RI meminta pemerintah tidak memangkas anggaran untuk pengeboran sumur air karena kegiatan tersebut dibutuhkan masyarakat.
Image title
23 Juni 2020, 15:30
dpr, esdm, anggaran
Arief Kamaludin (Katadata)
Ilustrasi, gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). DPR meminta Kementerian ESDM tak memangkas anggaran untuk pengeboran sumur air tanah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memangkas anggaran sektor energi sebesar Rp 3,44 triliun. Adapun pemangkasan tersebut untuk mendukung penanggulangan pandemi corona dan pemulihan ekonomi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan pagu anggaran kementerian yang semula Rp 9,66 triliun dipangkas menjadi Rp 6,21 triliun. "Belanja Kementerian ESDM yang semula Rp 9,66 triliun, dipotong sebesar Rp 3,46 triliun," ujar Arifin dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR, Selasa (23/6).

Badan Geologi merupakan salah satu sektor yang mendapat pemangkasan anggaran. Lembaga tersebut awalnya mendapat anggaran Rp 619 miliar, direvisi menjadi Rp 387,58 miliar. Dengan begitu, anggarannya terpangkas sebesar Rp 231,49 miliar.

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan keberatan terhadap keputusan Menteri ESDM yang memangkas anggaran infrastruktur Badan Geologi. Pasalnya, dana tersebut digunakan untuk mengebor sumur air tanah.

Advertisement

(Baca: Imbas Pandemi Corona, ESDM Pangkas Anggaran Hingga Rp 3,4 Triliun)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, total sumur bor air tanah ditargetkan mencapai 1000 titik. Namun, pemerintah memangkasn 430 titik sehingga jumlah sumur bor air tahun ini mencapai 570 titik.

"Karena Undang-undang Sumber Daya Air Sumur akan dikelola Kementerian PUPR, saya harapkan Pak Menteri tetap saja 1.000 titik," ujar Ridwan.

Selain itu, menurut dia, anggaran sumur bor air tanah sebanyak 1000 titik telah disepakati sejak tahun lalu. Di sisi lain, kegiatan petani dan nelayan bakal terdampak jika anggaran sumur bor air dipangkas. 

"Ini harus tetap dilaksanakan, jangan diubah, yang pro rakyat untuk kepentingan mayarakat,  yang lain-lain bisa dikurangi pembuatannya,' ujarnya.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait