Jokowi Hapus Aturan Minimum Pemakaian Listrik 40 Jam Untuk Industri

Pelaku industri meminta Jokowi menghapus pemakaian listrik minimum 40 jam untuk industri. Pasalnya, kebutuhan industri saat pandemi tak sebesar itu.
Image title
23 Juni 2020, 18:57
jokowi, listrik, industri, covid-19, pandemi corona, virus corona
PLN
Ilustrasi, sistem kelistrikan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus batas minimum pemakaian listrik industri selama 40 jam. Hal itu untuk membantu pelaku industri di tengah pandemi corona.

Sejumlah pelaku industri meminta stimulus kepada Presiden Joko Widodo untuk meringankan beban perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Presiden Jokowi pun setuju memberikan relaksasi dengan menghapus minimum pemakaian listrik industri selama 40 jam.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada industri yang mengalami penurunan utilisasi hingga 40% saat pandemi Covid-19. Sehingga penggunaan listrik tidak maksimal. "Namun, mereka harus bayar 40 jam, itu cukup memberatkan," kata Agus saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR secara virtual, Selasa (23/6).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Listrik yang disediakan oleh Persero PT Perusahaan Listrik Negara, tarif dasar listrik untuk keperluan industri diterapkan dengan rekening minimum 40 jam nyala dikali daya tersambung (misalnya 1.300 VA atau 2.200 VA) dikali biaya pemakaian (tarif listrik).

Agus pun menyebutkan aturan tersebut membuat sejumlah industri membayar listrik yang tidak digunakan. Oleh karena itu, dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah memberikan stimulus penghapusan aturan minimum pemakaian selama 40 jam bagi industri.

Advertisement

Hal tersebut dapat membantu industri yang mengalami kesulitan arus kas. "Itu disetujui. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya, kita kawal," ujar dia.

(Baca: Pengusaha Hotel Keluhkan Tak Ada Subsidi Listrik bagi Industri)

Sebelumnya, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim mengatakan pemerintah perlu memperhatikan industri baja agar dapat mempertahankan kelanjutan bisnisnya setelah pandemi.

Pasalnya, utilisasi produksi saat ini anjlok hingga 20%, sehingga pekerja di industri baja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). "Hal ini sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang penting bagi industri baja karena secara signifikan dapat menekan biaya produksi," kata Silmy dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (15/6).

Ada beberapa stimulus yang diminta oleh pelaku industri, di antaranya relaksasi pembayaran rekening listrik industri melalui penghapusan rekening minimum pemakaian 40 jam nyala, pemberian diskon tarif listrik, keringanan biaya paralel fee dan pajak PPU. Stimulus tersebut perlu direalisasikan dalam waktu dekat lantaran listrik merupakan salah satu komponen produksi terbesar produk baja.

"Biaya listrik menjadi salah satu komponen utama yang berpengaruh besar terhadap biaya produksi dan daya saing produk baja nasional," kata Silmy.

Oleh karena itu, lanjut dia, sangat penting untuk mencari solusi secara bersama agar produk baja nasional dapat berdaya saing dan industri baja dapat selamat dari dampak buruk Covid-19.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait