Kemenko Marves Akan Libatkan BSSN Investigasi Lonjakan Tagihan PLN

Kemenko Marves juga mengunjungi pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan listrik PLN.
Image title
10 Juli 2020, 11:10
kemenko marves, listrik, pln
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi, logo PLN. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves memulai investigasi tagihan listrik pelanggan PLN.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves akhirnya memulai investigasi lonjakan tagihan listrik. Kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu pun melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya bakal lebih intensif menginvestigasi PLN pada pekan depan. "Kami mungkin akan mulai melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara," ujar Purbaya kepada Katadata.co.id pada Jumat (10/7)

Kemenko Marves juga meminta data stand meter ke PLN. Sembari menunggu data tersebut, Kemenko Marves mengunjungi beberapa pelanggan di wilayah Jabodetabek  untuk menemukan penyebab lonjakan tagihan listrik. "Untuk mendata ulang time series tagihan listrik selama satu tahun dari pelanggan tertentu," ujar dia.

(Baca: Tagihan Listrik Juli 2020 Melonjak Lagi, Begini Perhitungan PLN)

Advertisement

Masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyebut jumlah pengaduan yang masuk hingga 24 Juni 2020 sebanyak 110.333 pelanggan.

Lebih lanjut, Bob menyebut, tagihan listrik pasti membengkak jika pemakaian listrik pelanggan meningkat. Lonjakan tagihan juga terjadi jika petugas PLN tak bisa mengakses rumah pelanggan untuk memeriksa stand listrik.

"Selain itu, tagihan bisa melonjak apabila pelanggan tidak melaporkan stand secara mandiri," ujar Bob kepada Katadata.co.id pada Rabu (24/6). 

PLN pun menyatakan 98% kenaikan tagihan terjadi karena pemakaian listrik rumah tangga melonjak selama Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB. Namun, Kementerian Perdagangan menduga ada perhitungan meteran listrik tidak akurat karena terdapat 14 juta meteran listrik pelanggan kedaluwarsa.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait