Pertamina Perlu Payung Hukum untuk Akuisisi Blok Migas Luar Negeri

Pertamina perlu aturan yang jelas terkait akuisisi blok migas di luar negeri agar terhindar dari kasus hukum.
Image title
4 Agustus 2020, 19:07
pertamina, blok migas, akuisisi
Arief Kamaludin|KATADATA
Pengamat menilai Pertamina perlu aturan khusus agar terhindari dari masalah hukum saat mengakuisisi blok migas di luar negeri.

Pertamina terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas. Salah satu caranya dengan mengakuisisi blok migas di luar negeri.

Perusahaan pelat merah ini pun dikabarkan berminat mengakuisisi blok migas di Afrika dan Timur Tengah yang dimiliki oleh Occidental Petroleum Corp. Nilai akuisisi tersebut diproyeksi mencapai US$ 4,5 miliar atau setara Rp 65,9 triliun.

Meski begitu, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai Pertamina perlu payung hukum sebelum mengakuisisi blok migas di luar negeri. Hal itu untuk menghindari kasus hukum yang pernah menjerat mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dalam kasus akuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

“Itu untuk dasar hukum, pedoman dan petunjuk teknis, serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan aksi korporasi tersebut," kata Pri kepada Katadata.co.id, Selasa (4/8).

Pasalnya, keputusan aksi korporasi berpotensi rugi maupun untung. Terlebih lagi investasi sektor hulu migas penuh ketidakpastian dan risiko tinggi. Seperti risiko subsurface terkait cadangan atau kapasitas produksi yang mungkin tidak sesuai dengan assessment awal, serta risiko exposure atas harga minyak yang fluktuatif.

Dia juga menilai Pertamina harus memperjelas sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelaksanaan akuisisi. "Untuk penilaian atas kelayakan aksi korporasi, tingkat keberhasilan atau kegagalan, dan compliance-nya terhadap semua aturan," kata Pri.

 

 

Secara terpisah, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai langkah Pertamina dalam proses akuisisi aset energi yang dimiliki oleh Occidental Petroleum Corp merupakan upaya yang positif. Hal itu sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menggenjot ketahanan energi di dalam negeri.

Selain itu, Dewan Direksi Pertamina perlu persetujuan jajaran komisaris perusahaan terkait rencana akuisisi. Sehingga hal itu bisa menjadi keputusan korporasi yang disetujui oleh semua pihak.

Dia juga menilai agar Pertamina harus berkonsultasi dengan penegak hukum terkait rencana akuisisi blok migas di luar negeri. Pasalnya, investasi di sektor hulu migas merupakan investasi yang penuh risiko dengan high cost dan high technology.

"Ini perlu disampaikan kepada semua pihak. Apa yang dilakukan saat ini merupakan (upaya) agar ketahanan energi kita terus terjaga," ujarnya.

Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman enggan berkomentar terkait rencana akuisisi tersebut. Begitu juga dengan Vice President Relations Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya.

"Masih dalam proses dan confidential," ujar Ifki kepada Katadata.co.id, Senin (3/8).

Pertamina disebut-sebut tengah berdiskusi dengan Occidental terkait aset di Ghana dan Uni Emirat Arab. Pertamina juga disebut-sebut berunding terkait pembelian beberapa aset di Aljazair dan Oman, meski tidak termasuk dalam kesepakatan awal.

Bagi Occidental, kesepakatan itu akan membantu mengurangi utang perusahaan senilai US$ 37 miliar tahun lalu. Situasi keuangan perusahaan yang berbasis di Houston, Amerika Serikat itu memburuk seiring permintaan energi yang menurun.

Mereka juga terpaksa memangkas dividen kuartalan pada level terendah dalam beberapa dekade. Pada Juni 2020, Bloomberg melaporkan Occidental telah mengkaji opsi penjualan aset di Timur Tengah guna memangkas utang. Terlabih lagi perusahaan itu gagal menjual aset di Ghana dan Aljazair ke perusahaan migas asal Prancis yakni Total SA.

Reporter: Verda Nano Setiawan

Video Pilihan

Artikel Terkait