Strategi Pemerintah Kupang, Belitung & Jabar Salurkan BLT Corona

Cindy Mutia Annur
27 Agustus 2020, 09:38
bantuan langsung tunai, blt, pemerintah, daerah
ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.
Ilustrasi, penyaluran Bantuan Langsung Tunai corona. Sejumlah pemerintah daerah menyiapkan sistem digital untuk memvalidasi data penerima BLT.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menyinggung lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Salah satu kendalaanya yaitu permasalahan data. 

Permasalahan validasi data memang sering menghambat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Pemerintah Daerah Kupang, Belitung, dan Jawa Barat pun menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

Advertisement

Walikota Kupang Jefirstson R. Riwu Kore mengatakan pihaknya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik (SIMPEL) yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota setempat. Dengan aplikasi itu, instansi terkait bisa mencocokkan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTSK).

"Aplikasi itu membantu kami untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan tersebut tidak double. Kalau ada yang sudah dapat, mereka tidak dapat lagi," ujar Jefir dalam video conference, Rabu (26/8). 

Jefir mengklaim bahwabelum ada warganya yang protes terkait penyaluran BLT. Meskipun masih ada data-data penduduknya yang belum tercatat atau masih tercecer. Namun, instansinya dapat segera mengatasi permasalahan tersebut.

Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie pun tengah menyiapkan aplikasi untuk mengintegrasikan data-data penduduk di wilayah setempat guna mempermudah penyaluran BLT. Menurut dia, penyaluran bantuan pemerintah kerap tidak tepat sasaran dan tidak adil baik dari sisi jumlah anggota keluarga, latar pendidikan, dan pekerjaan.

Menurut dia, pengecekan data secara manual di tengah pandemi sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya bakal memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah sistem validitas data kependudukan warganya. 

"Kami sedang siapkan aplikasi dengan rumusan formulasi yang adil. Sehingga ketika BLT diserahkan ke mereka, angkanya tepat, orangnya juga tepat," ujar Isyak.

Dia pun berharap aplikasi tersebut berhasil dikembangkan dan dapat diterapkan ke berbagai daerah lainnya di Indoneisa. Dengan jumlah penduduk provinsi setempat yang tak telalu banyak, ia optimistis proyek uji coba aplikasi tersebut segera rampung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Setiaji juga mengatakan pihaknya tengah menyiapkan fitur penyaringan data penduduk untuk mempermudah penyaluran BLT corona. Menurut dia, instansi mengembangkan setidaknya 27 filter untuk validitas data nama dan nomor induk kependudukan (NIK) yang terkoneksi secara langsung dengan Dukcapil. 

"Kami cocokkan, apakah dalam satu keluarga ada lebih dari satu orang yang menerima (BLT), apakah PNS atau bukan, itu kami cocokkan secara real timeProfiling itu penting terkait hal ini," ujar Setiaji. 

Pihaknya juga mengembangkan sistem Satu Data yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Program itu telah berjalan sejak tahun lalu. Setiaji mengatakan inisiasi program integrasi data tersebut menjadi penting terutama dalam masa pandemi seperti ini. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengatakan keberadaan pusat data mampu mengintegrasikan kebutuhan berbagai macam institusi secara mudah dan cepat. Fungsi server, analisis dan pengumpulan data berbasis komputansi awan (cloud) dapat mencegah pemborosan anggaran pusat maupun daerah.

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement