Cegah Resesi Ekonomi, Pemerintah Butuh Dana Rp 180 T per Kuartal
Pemerintah memerlukan dana sekitar Rp 180-200 triliun setiap kuartalnya. Dana tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tak lagi negatif seperti kuartal II 2020 yang terkontraksi 5,32% secara tahunan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan proyeksi kebutuhan dana tersebut diperoleh dari perhitungan besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk diketahui, PDB Indonesia sekitar US$ 1 triliun atau Rp 14.500 triliun per tahun.
Jika dibagi untuk empat kuartal, total PDB Indonesia sebesar Rp 3.600 triliun setiap tiga bulan. Kerugian Indonesia dapat diukur dengan membagi pertumbuhan ekonomi yang negatif dengan nilai PDB dalam satu kuartal.
Apabila pertumbuhan ekonomi dalam satu kuartal -5,32%, maka Indonesia akan kehilangan sekitar Rp 180 triliun. "Jadi kalau kita bisa menyalurkan dana Rp 180 triliun setiap kuartal, itu sesuai dengan pertumbuhan PDB yang -5%. Jadi itu target yang harus kita berikan," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9).
Lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah tak bisa bekerja sendirian dalam memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, upaya pemulihan ekonomi terlalu berat apabila hanya dilaksanakan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Menurut dia, harus ada gerakan masyarakat yang memanfaatkan seluruh modal sosial untuk memulihkan ekonomi nasional.
"Kita bisa mencapainya apabila kita bekerja bersama-sama," kata Budi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini minus 2%. Bila itu terjadi, RI berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi.
