Jaminan Kerahasiaan Data Penerima Vaksin Covid-19 dari Erick Thohir

Image title
24 November 2020, 20:07
vaksin virus corona, erick thohir, bumn, covid-19, virus corona, pandemi corona, pandemi, jakarta, gerakan 3m
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin COVID-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Erick menjamin kerahasiaan data penerima Covid-19.

Pemerintah bersiap melaksanakan progam vaksin virus corona. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah akan membangun sistem satu data untuk validasi penerima vaksin.

Ia memastikan, data pribadi setiap masyarakat tidak akan tersebar karena sifatnya rahasia. Apalagi sistem tersebut hanya dioperasikan oleh perusahaan pelat merah, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bio Farma. Keduanya berfungsi sebagai agregator supata data penerima vaksin bisa terekam dengan baik.

Advertisement

"Namanya data pribadi itu tidak bisa jadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Ini kerahasiaanya dijaga sejak awal," kata Erick yang juga merupakan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (24/11).

Ia mengatakan program vaksinasi dimulai 2021 melalui pengadaan barang dari produsen vaksin dunia maupun lewat pengembangan di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tentang Pengadaan Vaksin, kewenangan soal jumlah pengadaan vaksin diputuskan oleh Kementerian Kesehatan.

Meski begitu, belum semua masyarakat diberikan vaksin karena pemerintah memprioritaskan 67% penduduk dalam program ini. "Sekedar informasi, memang target awal usia 18-59 tahun yang akan divaksinasikan. Tapi ini target awal, bukan menjadi menyeluruh. Jadi 67% yang akan jadi target utama," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Digital Health Care Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan pengadaan dan produksi vaksin Covid-19 merupakan langkah awal dari program imunisasi. Ada beberapa proses penting yang harus dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program itu.

Setelah vaksin diproduksi, pemerintah akan mengalokasikan vaksin menjadi dua skema, yaitu vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah dan vaksin berbayar dalam program mandiri. Masing-masing program tersebut, ada tahapan berupa distribusi dan pendaftaran vaksin.

Kemudia dilanjutkan dengan layanan vaksinasi. Setelah itu, data dari masing-masing program akan diintegrasikan dan dibuat dalam bentuk laporan. Tujuannya untuk memverifikasi dan menentukan keputusan lanjutan berdasarkan hasil vaksinasi yang telah berjalan.

"Rangkaian proses itu bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya akan melibatkan banyak pihak, mulai dari BUMN farmasi, distributor vaksin yang berkolaborasi dengan penyedia layanan vaksinasi seperti klinik, puskesmas, apotek, rumah sakit, dan banyak pihak lain," kata Soleh.

Kompleksitas tersebut juga terlihat dari jumlah masyarakat yang akan diberi vaksin virus corona dalam waktu yang relatif singkat. Proses tersebut perlu mengikuti regulasi BPOM, Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan perlu dukungan dari TNI dan Polri.

Dengan proses yang rumit, Soleh mengatakan pihaknya membutuhkan teknologi yang mampu mempermudah proses vaksinasi. Terutama untuk proses-proses yang sebelumnya dilaksanakan secara manual.

"Dengan teknologi ini, kita juga ingin mempercepat proses, seperti pendaftaran dan verifikasi agar bisa dilakukan secara cepat," kata dia.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement