Pemerintah Dituntut Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Masyarakat

Pemerintah hanya menyediakan vaksin Covid-19 gratis untuk 32 juta orang. Sedangkan 75 juta penduduk usia produktif di Indonesia harus merogoh kantong sendiri untuk membeli vaksin tersebut.
Image title
11 Desember 2020, 20:14
vaksin virus corona, covid-19, virus corona, pandemi corona, pandemi, jakarta, gerakan 3M, kesehatan
ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr/wpa/hp.
Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Pemerintah hanya menyediakan 32 juta vaksin virus corona gratis.

Pemerintah menargetkan 170 juta penduduk Indonesia menerima vaksin virus corona. Vaksin tersebut bakal dibagikan dalam dua skema yaitu, skema subsidi dan skema mandiri. 

Sebanyak 75 juta penduduk atau 70% dari target vaksinasi bakal masuk kelompok mandiri. Sedangkan 30% atau 32 juta penduduk masuk program kelompok subsidi alias gratis.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah seharusnya memberikan vaksin virus corona secara gratis kepada seluruh masyarakat. Pasalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan vaksin tersebut dalam situasi pandemi. 

"Itu merupakan bentuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya dilakukan pemerintah kepada masyarakat," ujar Dicky kepada Katadata.co.id pada Kamis (10/12).

Di sisi lain, pembagian skema mandiri dan gratis itu bisa memengaruhi keberhasilan program vaksinasi Covid-19. Padahal pemerintah ingin mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Jika pemerintah ingin mempertahankan skema vaksin gratis dan mandiri, lanjut Dicky, pemerintah harus bisa mendorong masyarakat secara sukarela membeli vaksin Covid-19. Agar hal itu tercapai, pemerintah harus menerapkan strategi komunikasi risiko dengan benar. Sehingga masyarakat memahami risiko penggunaan vaksin.

Pasalnya, penggunaan vaksin Covid-19 tetap berisiko kematian. Seperti uji coba vaksin Pfizer yang telah menelan enam korban jiwa di mana dua dari kelompok yang mendapatkan suntikan vaksin dan empat dari suntikan plasebo.

Di sisi lain, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito berharap masyarakat bisa bergotong royong mengikuti program vaksinasi. Sehingga tercapai kekebalan kelompok ayau herd immunity.

"Kekebalan kelompok bisa dicapai apabila yang sehat melaksanakan vaksinasi dengan jumlah yang memadai sehingga bisa melindungi kelompok yang tidak bisa divaksinasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (10/12).

Adapun sejumlah pakar epidemiologi menyebut herd immunity bisa tercapai jika program vaksinasi mencakup 70% penduduk. Jika penduduk Indonesia mencapai sekitar 268 juta, jumlah orang yang harus divaksin sebanyak 187 juta.

Itu berarti, jumlah vaksin yang harus disediakan pemerintah mencapai 374 juta dosis. Pasalnya, satu orang membutuhkan dua kali suntikan vaksin.

Sedangkan pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia hanya mencakup 107 juta penduduk atau 67% dari 160 juta penduduk dengan rentang usia 18-59 tahun. Dengan target tersebut, Indonesia membutuhkan 246 juta dosis.

Jumlah dosis vaksin itu sudah memperhitungkan jumlahwasterage rate 15%. Wasterage rate merupakan vaksin sisa, tidak terpakai, hilang, atau buffer stock kebutuhan darurat.

Adapun pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari perusahaan Tiongkok, Sinovac, yang tiba pada 6 Desember 2020. Tahap selanjutnya akan didatangkan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin. 

Jika mengacu pada target pemerintah sebesar 107 juta jiwa, program vaksinasi sebenarnya hanya mencakup 40% penduduk Indonesia. Jika hanya memperhitungkan 32 juta orang yang mendapat vaksin gratis, persentase penerima vaksin hanya 12% dari populasi di Indonesia. 

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait