Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Dipercepat Tahun Ini

Rizky Alika
16 Januari 2021, 10:38
jokowi, infrastruktur, anggaran, kementerian pupr
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr/aww.
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tol Serang-Panimbang di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (5/11/2020). Presiden Joko Widodo meminta Kementerian PUPR mempercepat proyek infrastruktur pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat proyek infrastruktur. Itu lantaran proyek infrastruktur sempat tertunda setelah ekonomi terkontraksi akibat pandemi corona pada tahun lalu.

Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat lelang atau seleksi dini proyek infrastruktur pada tahun ini. Menurutnya, masih ada ribuan paket kegiatan infrastruktur yang belum dilelang.

Advertisement

"Saya catat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak, saya minta Menteri PUPR agar dipercepat," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (15/1).

Jokowi pun berharap seluruh paket infrastruktur pada tahun ini dilelang dan ditandatangani pada triwulan I 2021. Percepatan itu dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi nasional yang sempat terpuruk.

Secara total, ada 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp 107,6 triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun aanggaran 2021. Jumlah tersebut sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 10 Januari 2021.

Hingga 15 Januari 2021, ada 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang telah selesai lelang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai lelang dan kontrak pada Desember 2020. Selebihnya, 982 paket senilai Rp 12,5 triliun baru ditandatangani kontraknya pada Jumat (15/1).

Selanjutnya, Kementerian PUPR akan menandatangani kontrak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun pada akhir Februari 2021. Lalu, pada Maret 2021, Kementerian PUPR akan menyelesaikan 1.553 paket senilai Rp 40 triliun.

"Sedangkan sisanya akan kami upayakan selesai paling lambat Maret 2021," kata Basuki.

Dengan pembayaran kontrak paket tersebut, Kementerian PUPR memperkirakan penyerapan anggaran PUPR pada akhir bulan ini mencapai Rp 14,8 triliun atau 9,9% dari total pagu DIPA PUPR Rp 149,8 triliun.

Meski penyelesaian lelang perlu dilakukan lebih cepat, Basuki mengingatkan jajarannya untuk tidak ceroboh. Menurutnya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement