Kasus Covid-19 RI Tembus 1 Juta, Pemerintah Kumpulkan Epidemiolog

Pemerintah mengumpulkan para ahli epidemiologi untuk membahas penanganan pandemi corona yang telah mencatatkan kasus di atas satu juta. Pertemuan ini atas arahan Presiden Joko Widodo untuk meminta masukan dari ahli pandemiologi terkait evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pertemuan tersebut berlangsung secara virtual pada Kamis (4/2) yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbowono, dan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Kemudian, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono, Perwakilan Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan, Pandu Riono, Dicky Budiman, serta Ketua Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter lainnya.

Pandu Riono yang merupakan ahli epidemiologi UI menyatakan pertemuan ini yang pertama kali sejak kasus Covid-19 menyentuh angka satu juta di Indonesia. Dia mengaku terkejut dengan langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan menterinya mengumpulkan masukan para ahli. Dia pun berharap pemerintah menjalankan masukan-masukan yang disampaikan para ahli dalam pertemuan tersebut.

Salah satunya masukan dari Tim Mahadata UI kepada pemerintah yakni mengupayakan menekan kasus Covid-19 dengan mengurangi pergerakan penduduk. Oleh karena itu, ahli epidemilogi menyarankan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, pelaksanaan aturan tersebut harus diperketat untuk mengurangi mobilitas penduduk.

Selanjutnya, para ahli meminta pemerintah memperbanyak jumlah tes, lacak, dan tindak lanjut/isolasi (3T). Sehingga penularan virus corona dapat terdeteksi.

Untuk mencapai hal tersebut, Hariadi mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas tes dengan jarak dan harga yang terjangkau. "Untuk tracing harus melibatkan seluruh unsur masyarakat di tingkat kelurahan atau keluarga di bawah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat," ujar Hariadi dalam siaran pers pada Kamis (4/2).

Pandu juga mengusulkan agar pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan pandemi. Sehingga masyarakat dan pemerintah bersama-sama mencegah penularan virus corona. "Masyarakat selama ini hanya menjadi objek yang disalahkan ketika kasus Covid-19 meningkat," ujarnya.

Sedangkan Luhut mengatakan, pemerintah harus meningkatkan strategi dalam penanganan Covid-19, untuk menyempurnakan dan meningkatkan kedispilinan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggandeng para ahli untuk bekerja sama menurunkan angka Covid-19 dan meningkatkan kesembuhan masyarakat.

Luhut memiliki tiga target yang ingin dicapai dalam penanganan Covid-19, yaitu menurunkan penambahan kasus harian, menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan. Untuk mendorong target ini pemerintah menyusun empat strategi utama.

Pertama, meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam menangani Covid-19 dengan operasi perubahan perilaku serta kampanye protokol kesehatan secara sistematis dengan melibatkan berbagai kalangan. “Kami berharap penyebaran informasi dan kampanye dapat bergerak secara masif dengan melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kemenag dengan mengajak pemuka agama, dan juga Kemendikbud,” ujarnya.

Kedua, mendeteksi penyebaran Covid-19 sejak awal dengan mendorong strategi pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang agresif dan tepat sasaran. Ketiga, pembangunan fasilitas isolasi terpusat dalam penanganan pandemi khususnya di provinsi dengan jumlah kasus positif yang tinggi. Salah satunya Wisma Atlet untuk wilayah Jabodetabek.

"Sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran penularan ke keluarga dan menurukan keterisian rumah sakit,” ujarnya.