Epidemiolog Menilai Ancaman Wajib Vaksinasi Covid-19 Kontraproduktif

Presiden Joko Widodo baru  saja menerbitkan peraturan terkait pengadaan vaksinasi Covid-19. Dalam beleid tersebut, penduduk yang menjadi sasaran penerima vaksin wajib mengikuti program tersebut. 

Jika tidak mengikuti program vaksinasi, masyarakat tidak akan mendapat bantuan sosial bahkan terkena denda. Aturan tersebut pun dinilai kontraproduktif terhadap upaya penanganan pandemi corona.

Menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, pemerintah seharusnya membangun komunikasi yang persuasif dan tanpa ancaman. Sehingga masyarakat mengetahui manfaat besar dari vaksinasi. 

Apalagi menurut dia, kondisi pandemi yang buruk di Tanah Air tidak disebabkan oleh perilaku masyarakat. Itu lantaran pemerintah masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tracing, testing, dan treatment. 

Oleh karena itu, dia meminta upaya vaksinasi tidak lagi dibebankan pada masyarakat dengan cara kewajiban vaksinasi. "Peran masyarakat bisa dibangun dalam satu strategi komunikasi yang tepat sehingga tidak timbul anggapan yang salah terhadap program vaksinasi," ujar Dicky kepadaKatadata.co.id , Minggu (14/2).

Selain itu, WHO tidak mewajibkan masyarakat melaksanakan vaksiasi. Lembaga tersebut hanya merekomendasikan agar tiap negara memberikan vaksinasi dengan cara persuasif.

Banyak negara JUGA tidak mewajibkan penduduknya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat dan India.

Meski tidak diwajibkan, program vaksinasi di kedua negara tersebut berjalan dengan baik. "Ini yang lebih ditekankan, upaya membangun trust  dengan strategi komunikasi risiko yang tepat, bukan dengan menakut-nakuti," kata dia.