Warga Jakarta yang Tolak Vaksinasi Covid-19 Terancam Denda Rp 5 Juta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan warganya untuk ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19. Jika ada warga yang menolak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjatuhkan denda sebesar Rp 5 juta.

Hal itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 30. "Kalau Pak Jokowi menyebut jika ada yang menolak tidak diberi bansos. Kalau di Jakarta diberi sanksi termasuk denda Rp 5 juta," kata Riza di Jakarta, Senin (15/2).

Riza menekankan bahwa pemerintah telah mempersiapkan vaksinasi virus corona. Sehingga masyarakat tidak boleh menolak mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, pemberian vaksinasi penting untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona di Tanah Air. "Kan sudah baik dikasih vaksin untuk pribadinya, keluarga, dan masyarakat. Tidak boleh menolak dong, ada aturan perdanya," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam aturan tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak divaksin dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial.