Ekonom Ungkap Dua Kondisi Tidak Tepatnya Kebijakan BI Irit Cetak Uang
Bank Indonesia memilih tidak mencetak uang berlebih guna mendukung perekonomian di tengah pandemi corona. Alasannya, kebijakan tersebut berpotensi mengerek inflasi.
Namun, Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai argumentasi bank sentral tersebut tidak tepat berdasarkan dua kondisi. "Kondisi inflasi kita saat ini tidak setinggi dahulu, saat terjadi hiperinflasi akibat cetak uang berlebih," katanya dalam sebuah diskusi daring, Rabu (10/6).
Kondisi inflasi yang sempat terjadi pada tahun 1960-an sangat berbeda. Dia memerinci, inflasi tahun 1958 sekitar 46%, 1959 turun menjadi 28%, serta 1965 yaitu 594%.
Sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan Ramadan yang jatuh pada Mei tahun ini hanya mencapai 0,07%. Dengan demikian, inflasi secara tahunan hanya mencapai 2,19%.
(Baca: Sentuh Rp 13.877 per dolar AS, BI Optimistis Rupiah Akan Terus Menguat)
(Baca: Akibat PSBB, BI Proyeksi Inflasi Juni Makin Rendah jadi 0,04%)
Kedua, kondisi uang beredar dalam arti sempit (M1) yang menjadi salah satu komponen pemicu inflasi juga berbeda. Pada tahun 1962, M1 naik 100%, tahun 1963 tercatat 94%, tahun 1964 sebesar 156%, dan tahun 1965 mencapai 300%. Sedangkan M1 pada Maret 2020 tercatat melambat dari 15,4% menjadi 8,4% pada April 2020.
Di sisi lain, Piter mengatakan kajian dari BI menyebutkan persoalan inflasi di Indonesia bukan persoalan permintaan dan moneter. Melainkan, distribusi dan harga diatur pemerintah alias administered price.
"Jadi kalau seandainya BI melakukan pencetakan uang berlebih dalam mendukung fiskal, saya kira tidak akan serta-merta menyebabkan lonjakan uang beredar, tidak akan menyebabkan lonjakan permintaan," katanya.
