Setop Jual Obligasi Global, Kemenkeu Fokus Cari Pinjaman Semester II

Pemerintah telah menerbitkan global bonds sebanyak tiga kali sepanjang semester I 2020. Dana yang terkumpul untuk mendanai APBN.
Agatha Olivia Victoria
24 Juli 2020, 13:14
global bonds, obligasi, kementerian keuangan, kemenkeu, infrastruktur
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi, uang rupiah. Pemerintah memilih mencari pinjaman proyek dibandingkan penerbitan global bonds atau obligasi global.

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tak akan menerbitkan obligasi global alias global bonds dalam waktu dekat. Pemerintah lebih memilih mencari pinjaman proyek hingga akhir tahun.

Pemerintah baru saja menerbitkan samurai bonds sebesar 100 miliar yen atau Rp 13,5 triliun (asumsi Rp 135,08 per yen) pada awal bulan ini. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan global bonds sebanyak tiga kali pada semester I 2020.

"Untuk global bonds, kami sudah selesai. Samurai bonds terakhir," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (24/7).

Luky pun menyebut pemerintah akan menggunakan opsi lain untuk membiayai APBN. "Kami akan banyak menggunakan pinjaman proyek di semester II," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menarik pinjaman multilateral kepada lima lembaga internasional pada semester I 2020. Rinciannya, Bank Dunia US$ 300 juta, Bank Pembangunan Asia (ADB) US$ 500 juta, dan Bank Pembangunan Perancis 100 juta Euro.

Kemudian, Bank Pembangunan Jerman 500 juta Euro, dan Japan International Cooperation Agency 31.800 juta yen Jepang. Total pinjaman multilateral itu mencapai US$ 1,8 miliar.

"Jadi bukan berarti Bank Dunia sudah habis dan tidak ada lagi semester II. Bukan berarti ADB semester I, tidak akan ada lagi di semester II," kata dia.

 

Berdasarkan catatan Kemenkeu, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2020 meningkat menjadi Rp 5.264,07 triliun. Utang tersebut bertambah Rp 484,8 triliun dari posisi akhir 2019 sebesar Rp 4.779 triliun. Hal itu sejalan dengan kebutuhan dana untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Dengan kenaikan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB membengkak hingga 32,67% dibandingkan akhir 2019 sebesar 29,8%. Rasio utang ini juga diprediksi akan terus meningkat hingga 2021.

Adapun komposisi utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yakni 83,9% atau Rp 4.472,22 triliun. Sedangkan porsi pinjaman 16,1% atau Rp 791,85 triliun.

Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.280,02 triliun dan SBN valas Rp 1.192,21 triliun. SBN domestik berbentuk Surat Utang Negara Rp 2.665,48 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 614,54 triliun. 

Sedangkan SBN valas berbentuk SUN tercatat Rp 939,06 triliun dan SBSN Rp 253,15 triliun. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 9,8 triliun dan luar negeri Rp 782,04 triliun. Pinjaman luar negeri tercatat dalam bentuk bilateral Rp 305,26 triliun, multilateral Rp 434,35 triliun, dan bank komersial Rp 42,44 triliun.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Video Pilihan

Artikel Terkait