RI Gandeng Banyak Negara dan Lembaga Lawan Covid-19 & Pulihkan Ekonomi

Image title
20 September 2020, 14:06
kementerian keuangan, kemenkeu, sri mulyani, pertumbuhan ekonomi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menkeu Sri Mulyani (kanan) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri). Kementerian Keuangan berupaya untuk bisa memulihkan ekonomi dari dampak pandemi corona.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanfaatkan forum pertemuan dan kerja sama dengan negara-negara G20, ASEAN+3 dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Salah satu caranya dengan merumuskan kebijakan fiskal yang prudent. 

Kebijakan fiskal tersebut ditargetkan dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, dan mendukung keberlangsungan sektor usaha.

Advertisement

Pemerintah Indonesia memang melonggarkan aturan defisit anggaran menjadi lebih 3% untuk menangani dampak pandemi. "Meski begitu pemerintah berkomitmen kembali melaksanakan disiplin fiskal dengan menjadi kurang dari 3% pada tahun 2023,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN+3 pada Jumat (18/9), seperti dikutip dari siaran pers Minggu (20/9).

Pertemuan tersebut digelar dalam Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) pada 16-18 September 2020. Rangkaian pertemuan internasional tersebut dihadiri para Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan negara-negara G20.

Suahasil juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan reformasi struktural dengan pendekatan inklusif secara luas di berbagai sektor termasuk pendidikan, teknologi digital, tenaga kerja, infrastruktur, dan perbaikan iklim usaha.

Dalam konteks kerja sama regional, Indonesia mendorong penguatan kerja sama kawasan ASEAN+3 untuk memastikan pemulihan ekonomi di kawasan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia dan negara anggota ASEAN+3 lainnya juga berkomitmen terus mengembangkan berbagai inisiatif kerja sama, seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), dan Asian Bond Market Initiative (ABMI). Hal itu untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan.

Penguatan kerja sama itu sangat relevan untuk menghadapi dampak negatif pandemi Covid-19 yang sangat besar. Ke depan, kerja sama kawasan ASEAN+3 akan terus diperkuat, melalui berbagai kerja sama strategis baru pada beberapa area, seperti pembiayaan infrastruktur dan asuransi bencana.

Khusus untuk pembiayaan infrastruktur, Indonesia berharap agar inisiatif strategis baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan terutama untuk pengembangan infrastruktur digital.

Khusus asuransi bencana, inisiatif sudah sejalan dengan prioritas nasional dalam mengimplementasikan dan mengembangkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Indonesia.

Perkuat Kerja Sama dengan Negara G20

Dalam rangkaian acara tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20  menyepakati aksi global bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta dampaknya terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pandemi Covid-19 merupakan wake-up call bagi dunia, terutama terkait pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas kesiapan dan respon menghadapi pandemi.

Pemerintah pun terus memperkuat sektor kesehatan dalam rangka memastikan akses bagi setiap orang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Di sisi lain, Indonesia juga berupaya memulihkan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk UMKM dan dunia usaha.

"Langkah-langkah penanganan tersebut tentunya membutuhkan alokasi anggaran yang besar, yang menuntut dilakukannya penajaman prioritas anggaran serta tetap menjaga keberlangsungan fiskal,” kata Sri Mulyani dalam pertemuan G20 secara virtual yang bertajuk “Key Role In Responding To The Current Crisis And Addressing Gaps In Global Pandemic Preparedness And Response” pada Kamis (17/9) dikutip dari siaran pers pada Minggu (20/9).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi pandemi yang menyebar secara cepat dan berdampak besar pada kehidupan. Terdapat ketimpangan atas kapasitas pandemic preparedness, baik pada level nasional maupun level global.

Pada level nasional, kesenjangan kapasitas tersebut pada umumnya terletak pada kapasitas sistem surveillance pandemi yang belum kuat, sistem kesehatan yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang belum efektif, dan komunikasi publik yang belum optimal.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement