Anggaran Kemenhan Banyak Ditolak Sri Mulyani, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kementerian Keuangan akhirnya buka suara terkait pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa usulan anggaran Kemenhan banyak ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terutama saat masa pandemi Covid-19.

Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menegaskan, bahwa saat masa pandemi covid-19, dibutuhkan respon kebijakan yang baik serta penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia.

"Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran," kata Yustinus kepada Katadata.co.id, Selasa (10/1).

Kebijakan ini melalui keputusan sidang kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, penyesuaian atau refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk semua kementerian dan lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19.

Selain itu, refocusing kegiatan dan anggaran juga ditetapkan serta diputuskan oleh masing-masing kementerian terhadap kegiatan yang bisa untuk ditunda. Sebab, kementerian terkait lebih memahami kegiatan yang paling mendesak, prioritas dan dapat ditunda karena pandemi.

"Refocusing dilakukan KL dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan untuk  ditunda oleh KL. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan pemblokiran ini dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," kata Yustinus.

Tak hanya itu, Yustinus bilang, pelaksanaan anggaran oleh kementerian atau lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"Kita bersyukur, berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," ujarnya.

Usulan Anggaran Prabowo Banyak Ditolak Sri Mulyani

Sebelumnya, Prabowo menyatakan usulan anggaran Kemenhan beberapa kali ditolak Sri Mulyani. Salah satu alasannya karena ada penyesuaian atau refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menkeu. Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 selama dua tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.

Walau ada penyesuaian, anggaran pertahanan justru melonjak signifikan pada 2023 lalu. Prabowo bahkan mendapat anggaran jumbo Rp 70,9 triliun dari pemerintah. Nilai itu meningkat 36% dibandingkan total belanja tahun sebelumnya Rp 52,1 triliun.

Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi dan Kinerja APBN 2023, Selasa (2/1) lalu, mengungkapkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana dari alat angkut kapal perang.

"Kemudian angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan," kata Sri Mulyani.

Untuk tahun ini, bendahara negara ini mengalokasikan anggaran pertahanan Rp 139,27 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Penetapan anggaran ini turun 3,46% dari outlook 2023 sebesar Rp 144,26 triliun.

Anggaran tersebut paling besar dialokasikan untuk mendukung kinerja manajemen Rp 77,56 triliun. Terbesar kedua untuk modernisasi alutsista dan non-alutsista, serta sarana prasarana (sarpras) pertahanan sebesar Rp 43,01 triliun.