RIMO Kembali Terancam Didepak Bursa, Saham Publik Masih Tersangkut 78%
Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengumumkan potensi penghapusan pencatatan saham atau delisting emiten properti yang terafiliasi dengan terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri benny Tjokrosaputro, PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO).
Seiring dengan potensi penghapusan pencatatan saham tersebut, terdapat kepemilikan PT Asabri 2,45% di saham RIMO berdasarkan struktur kepemilikan saham yang berlaku efektif hingga 31 Mei 2022.
Lalu, pemegang saham publik masih tersangkut sahamnya 78,30%. Perusahaan ini dikendalikan oleh Teddy Tjokrosaputro, adik kandung dari Benny Tjokro dengan kepemilikan 5,67%. Sisanya dimiliki NBS Clients dengan kepemilikan 10,58%.
Rimo International merupakan emiten yang bergerak di bidang penjualan properti, berdiri pada 25 Maret 1987. RIMO mencatatkan perdana sahamnya di BEI pada 10 November 2000. Sebagaimana diketahui, suatu emiten dapat dihapus pencatatan sahamnya bila sahamnya disuspensi bursa selama 24 bulan berturut-turut.
"Masa suspensi saham perseroan di seluruh pasar telah mencapai 42 bulan pada tanggal 11 Agustus 2023," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Vera Florida, dikutip Selasa (15/8).
Namun, perusahaan saat ini berada di ujung tanduk akibat pengumuman yang dilayangkan oleh BEI hingga masuk ke papan pemantauan khusus. Melansir keterangan resmi BEI di keterbukaan informasi, RIMO dijatuhkan sanksi pengehentian sementara perdagangan efek pada 11 Februari 2020. Sejak saat itu, sahamnya terbenam di harga gocap alias Rp 50 setiap saham.
Lalu, pada 18 Agustus, BEI menjatuhkan peringatan potensi delisting saham RIMO. Peringatan ini tidak hanya diberikan sekali. Sebab pada 10 Februari 2021, perusahaan kembali menerima surat potensi delisting.
Peringatan berlanjut sampai tiga kali setelah 10 Februari 2021. Terakhir, pengumuman potensi delisting kembali dikeluarkan BEI pada 14 Agustus 2023. Artinya, perusahaan telah menerima 7 kali peringatan delisting dari papan pencatatan.
