JP Morgan Ramal Saham GOTO Tembus Rp 135 di Akhir Tahun, Ini Alasannya
Bank investasi global JP Morgan menyebut ada sejumlah katalis positif baru yang berimbas positif kepada kinerja saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam jangka pendek.
Katalis pendorong harga saham GOTO yaitu pertama disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.31/2023 pada 26 September yang memisahkan e-commerce dari media sosial dan membatasi transaksi lintas batas.
Katalis kedua, pengumuman dari Tiktok pada Selasa (3/10) setempat jika tidak lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop efektif pukul 17.00 WIB pada 4 Oktober untuk mematuhi peraturan setempat.
"Kami melihat ini sebagai hal positif seperti Tokopedia dan akan meningkatkan dinamika persaingan e-commerce di Indonesia, sehingga menghasilkan jalur yang lebih jelas menuju profitabilitas," tulis JP Morgan, dikutip Rabu (4/10).
Katalis terakhir yaitu pengumuman GOTO atas investasi baru senilai US$ 125 juta dengan International Finance Corporation (IFC) dan investasi senilai US$ 25 juta dari Franke & Company. JP Morgan menilai jika GOTO tidak memerlukan pendanaan tambahan. Alasannya, GOTO masih memiliki uang tunai sebesar US$ 1,7 miliar.
JP Morgan mengatakan investasi ini semakin meningkatkan pelaksanaan strategi ESG GOTO dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, JP Morgan menetapkan target harga saham GOTO pada 24 Desember 2023 yaitu Rp 135 per lembar. "Target didasarkan pada metodologi penilaian Sum of the Parts (SOTP), yang kami yakini merupakan cara yang tepat untuk menilai berbagai segmen bisnis GOTO," katanya.
Adapun SOTP adalah proses menilai suatu perusahaan dengan menentukan berapa nilai agregat divisinya jika dipisahkan atau diakuisisi oleh perusahaan lain.
Di samping itu, JP Morgan menyebutkan sejumlah risiko penurunan terhadap peringkat. Pertama, risiko persaingan dari pendatang baru, terutama Tiktok Shop dalam e-commerce dan Maxim dalam jasa transportasi online.
Kedua, risiko regulasi untuk sektor baru, seperti pajak untuk digital ekonomi dan undang-undang ketenagakerjaan. Ketiga, tekanan jual dari investor besar sebelum IPO dengan kepemilikan lebih dari 5%, dan terakhir yaitu situasi politik di Indonesia menjelang pemilu Februari 2024.
