OJK Optimis Skema Allowance Bakal Dorong Transaksi Bursa Karbon 2024
Membuat ringkasan dengan AI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis transaksi di Bursa Karbon tahun ini bakal tumbuh dengan adanya peningkatan jumlah unit yang ditransaksikan dari skema karbon kredit dan skema allowance.
Skema karbon kredit atau Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) merupakan surat bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN). Sementara itu, skema allowance adalah skema yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan sedikit emisi karbon dapat menjual sisa batasannya (allowance) kepada perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon lebih besar dan melewati batasan per tahun.
"Tentunya, hal ini juga perlu didukung semua sektor industri dalam pemenuhan target net zero emission pemerintah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan atau RDKB, Selasa (9/1).
Inarno menyebut saat ini sudah banyak industri yang memiliki target net zero emission (NZE), baik dari industri umum, transportasi, perbankan, maupun pertambangan. Alhasil, permintaan terhadap perdagangan karbon akan meningkat.
Faktor berikutnya yang bakal mendorong Bursa Karbon adalah perdagangan karbon luar negeri yang segera direalisasikan. Pasalnya, Indonesia yang mempunyai cadangan karbon dari sektor kehutanan dan kelautan yang sangat besar. "Yang tak kalah penting, penerapan pajak karbon karena dapat mendukung keseluruhan ekosistem perdagangan karbon," sebut Inarno.
Di sisi lain, Inarno menegaskan koordinasi OJK dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berjalan. ESDM merupakan penerbit dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) sebagai Kementerian yang mnegatur Sistem Registri Nasional-Perubahan Iklim atau SRN-PPI.
"Hal ini diharapkan dalam waktu dekat terintegrasi antara sistem yang ada di Kementerian ESDM dengan SRN-PPI dapat segera terwujud," tutur Inarno.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Desember 2023, tercatat 46 pengguna jasa di bursa karbon yang mendapatkan izin untuk bertransaksi, dengan total volume sebesar 494.254 tCO2e. Akumulasi nilai transaksi pada periode tersebut mencapai Rp 30,91 miliar. Rinciannya: 30,38% di pasar reguler senilai Rp 9,39 miliar, 9,83% di pasar negosiasi senilai Rp3,04 miliar, dan 59,79% di pasar lelang senilai Rp18,48 miliar.
