Mayoritas Saham Properti Hijau di Tengah Kabar Kementerian Perumahan
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengaktifkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini fungsinya terintegrasi dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian ini sebelumnya pernah berdiri pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun dilebur menjadi bagian dari Kementerian PUPR pada masa Presiden Jokowi.
Rencana pengaktifan kembali Kementerian Perumahan Rakyat ini tampaknya turut mempengaruhi pergerakan saham sektor properti di pasar modal pada perdagangan siang Jumat, 6 September 2024.
Mengutip data pergerakan saham dari RTI, saham PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan penguatan sebesar 5 poin atau 1%, naik menjadi 505 per unit. Pergerakan beragam ini menunjukkan respon pasar yang dinamis terhadap perkembangan kebijakan yang akan datang.
Ada pula Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) juga mencatatkan kenaikan 5 poin atau 0,66%, naik ke level 765 per unit. Saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turut menguat, naik 3 poin atau 3,37%, sehingga berada di posisi 83 per unit.
Sementara itu, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan kenaikan 2 poin atau 1,56%%, berada di level 130 per unit.
Saham PT Modernland Realty Tbk (MDLN) masih bertahan di posisi 50 per unit tanpa ada pergerakan. Namun, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menunjukkan penguatan signifikan, naik 8 poin atau 4,82%, menjadi 174 per unit.
Terakhir, saham PT Intiland Development Tbk (DILD) mengalami peningkatan sebesar 3 poin atau 1,57%, menjadi 194 per unit. Pergerakan saham-saham ini mencerminkan dinamika di sektor properti pada sesi perdagangan hari ini.
Persiapkan Anggaran Jumbo Rp 53 Triliun
Adapun rencana untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dikemukakan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu (31/8).
Namun, seperti apa Kementerian Perumahan Rakyat yang akan Dibangun Prabowo? Hashim menjelaskan Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang sebelumnya sempat dimiliki Indonesia.
Ia bahkan menyebut anggaran untuk kementerian b3aru tersebut telah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim yang juga merupakan adik dari Prabowo di Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.
