Wamenkeu Thomas Djiwandono Sebut Alasan Danantara Belum Diluncurkan Bulan Ini
Membuat ringkasan dengan AI
Peresmian Badan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih alot hingga saat ini walaupun tahun telah berganti. Padahal, Danantara sudah memanggil sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada 19 November lalu.
Mengenai hal ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan Danantara tetap akan diresmikan walaupun bukan waktu dekat ini.
“Jadi (diluncurkan), tapi Januari ini belum (akan disahkan),” kata Thomas saat ditemui, Rabu (15/1).
Ia pun menyampaikan dirinya mendukung inisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Danantara. Apalagi konsep superholding merupakan ide baru melainkan rencana yang sudah dipikirkan sejak dulu.
Ia menjelaskan cita-cita Prabowo yang ingin membuat Danantara menjadi seperti Temasek yaitu lembaga investasi milik pemerintah Singapura. Apalagi melihat potensi dan kondisi Temasek dalam mengembangkan nilai aset-asetnya.
“Kenapa tidak menyatukan hal-hal yang komersial dan menjadi kekuatan besar supaya bisa di-leverage, misalnya ada proyek-proyek hilirisasi yang masih green nanti bisa mencari investor dari apalah Abu Dhabi apalah dari Qatar untuk fokus ke suatu proyek,” tuturnya.
Danantara saat ini tengah mematangkan sejumlah perangkat institusi sembari menunggu peluncuran resmi aktivitas lembaga tersebut.
Beragam perangkat yang sedang dimatangkan yakni struktur organisasi dan tata Kerja (SOTK), harmonisasi program kerja tujuh BUMN, hingga rancangan program kerja 100 hari sejak termin peluncuran nantinya.
Kepala Komunikasi BPI Danantara, Anton Priambudi mengatakan, Danantara tengah merampungkan sejumlah prosedur terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia.
"Kami sedang mematangkan prosedur seputar persyaratan pengawakan, tata kelola kelembagaan, dan pertemuan dengan pihak terkait," kata Anton lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (24/12).
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut setelah pimpinan BPI Danantara menyerahkan draf peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden atau Perpres Danantara kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat, 29 November 2024 lalu.
