Badan Gizi Siap Gelontorkan Rp 25 Triliun per Bulan untuk MBG pada 2026

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran hingga Rp 335 triliun untuk program makan bergizi gratis alias MBG pada 2026. Anggaran ini terutama akan digelontorkan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menjalankan program dengan target 82,9 juta penerima manfaat.

“Kami akan menyerap APBN kurang lebih Rp 25 triliun per bulan, ketika kita sudah full speed dari Januari kemudian sampai Desember 2026,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8).

Dadan mengakui target penerima manfaat MBG hingga 20 juta orang baru tercapai pada Agustus 2025. Untuk itu, ia mematok target penerima manfaat MBG dapat mencapai 82,9 juta pada akhir tahun ini sehingga pada 2026 sudah bisa berjalan secara penuh menggunakan anggaran terbaru.

MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2025. Kemenkeu juga siap menggelontorkan dana hingga Rp 100 triliun untuk menambah kebutuhan anggaran MBG agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Dadan mengatakan, program MBG baru menyerap APBN sebesar Rp 10,3 triliun hingga Agustus 2025,. “Anggaran itu murni untuk intervensi pemenuhan gizi,” kata Dadan.

Serapan anggaran tersebut cukup rendah dari alokasi dana yang sudah disediakan. Namun, Dadan mengatakan tidak semua infrastruktur atau program selalu harus dibiayai oleh APBN. 

“Nah dalam MBG ini, seluruh infrastruktur yang sekarang sudah berjalan murni dibiayai oleh mitra,” ujar Dadan.

BGN mencatat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur untuk pelayanan MBG yang sudah beroperasi per 15 Agustus 2025 sudah mencapai 5.885 SPPG. Dapur pelayanan MBG ini sudah tersebar di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Saat ini, sebanyak 19 ribu SPPG sudah dalam proses menuju operasional dan tengah masuk tahap verifikasi.

“Pembangunan SPPG yang sudah beroperasi dan hampir operasional ini sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Itu angkanya bisa mencapai sekitar Rp 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat dan itu bukan APBN,” ujar Dadan.