Rumah Lebih Terjangkau, BTN Godok KPR dengan Tenor Panjang dan Cicilan Ringan

Kementerian BUMN menyatakan siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam merancang aturan dan strategi baru guna mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan tantangan terbesar sektor perumahan saat ini adalah tingginya nominal angsuran. Karena itu, diperlukan inovasi produk dan skema pembiayaan yang lebih murah agar beban cicilan konsumen dapat ditekan.

“Intinya bagi pembeli rumah itu kan cicilan. Jadi kita sedang berinovasi agar dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa sekitar Rp 1 juta,” ujar Kartika saat meninjau proyek Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8).

Ia menambahkan, idealnya cicilan tidak melebihi 30% penghasilan masyarakat menengah ke bawah. Misalnya, dengan gaji Rp5 juta, kemampuan bayar maksimal Rp1,5 juta. Untuk menjangkau penghasilan Rp4 juta, tenor harus diperpanjang.

Selain itu, efisiensi harga rumah juga harus berjalan seiring dengan inovasi pembiayaan. Pemerintah tengah mengoptimalkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun subsidi bunga.

Kartika juga menyinggung perlunya penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitasnya tidak tertinggal jauh dari rumah untuk kelas menengah.

“Saat ini harga rumah subsidi Rp 166 juta. Kami usulkan ada penyesuaian karena biaya material, bahan baku, segala macam memang sudah tidak memadai,” katanya.

BTN Genjot Pembiayaan KPR

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menambahkan pihaknya tengah menggenjot permintaan KPR dengan memperpanjang tenor hingga 20–30 tahun.

“Dengan tenor panjang, cicilan bisa turun Rp100–200 ribu per bulan. Untuk masyarakat bawah, itu sangat berarti. Dengan cara ini kita harapkan penjualan bisa naik, dan itu yang sedang kita kerjakan,” katanya.

BTN juga berupaya memangkas biaya di muka seperti uang muka (DP), biaya transaksi, hingga beban pajak. Pemerintah pun telah menanggung PPN dan BPHTB, sehingga pembeli cukup membayar harga rumah saja.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati menilai prospek kepemilikan rumah melalui KPR subsidi maupun non-subsidi masih sangat tinggi. Namun, diperlukan produk pembiayaan yang lebih kompetitif.

Sebagai contoh, proyek Perumnas Samesta Pasadana sudah berhasil menjual lebih dari 1.500 unit dari total proyeksi 2.800 rumah. “Kebutuhan rumah masih sangat tinggi, apalagi akses transportasi ke lokasi juga mendukung,” ujarnya.