Penyelesaian Utang KCIC Tunggu Keppres, Bakal Dapat Alokasi dari APBN?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait operasional Whoosh menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkannya.

“Itu tinggal restrukturisasi. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya. Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut di Hotel JS Luwansa, Kamis (16/10).

Luhut memastikan juga sudah berkoordinasi dengan  Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi  Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Terlebih proyek kereta cepat Jakarta-Bandung muncul sejak Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama,” ujar Luhut.

Namun Luhut belum mau memberikan informasi detail terkait skema penyelesaian utang KCIC. Ia menjelaskan setiap proyek transportasi selalu memiliki dukungan subsidi dari pemerintah. 

“Tapi ingat ya, tidak ada transportasi publik itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut. .

Pandangan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan memiliki pandangan tersendiri berkaitan dengan penyelesaian utang KCIC. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dividen Danandara mampu untuk mencicil utang KCIC.

Terlebih saat ini, dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dikelola langsung oleh Danantara, bukan lagi masuk ke kas Negara.

“Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara,” kata Suahasil dalam kesempatan yang sama. 

Namun jika ada penugasan dari pemerintah terkait proyek yang dikerjakan BUMN, maka APBN bisa digunakan. Sementara penanganan permasalahan seperti penyelesaian utang, bisa dilakukan dengan cara lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sebelumnya sudah menegaskan penyelesaian masalah utang KCIC mampu dilakukan tanpa suntikan dari APBN.

Menurut Purbaya, proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh mencapai Rp 1,5 triliun per tahun. Di sisi lain, Danantara yang saat ini membawahi KCIC memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang KCIC tanpa bantuan pemerintah karena mengelola dividen BUMN.

“Karena Danantara terima dividen dari BUMN kan hamper Rp 80 triliun sampai Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp 2 triliun (bunga) bayaran tahunan KCIC,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (16/10).

Danantara sebelumnya menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Skema ini yaitu dengan mengambil alih infrastrukturnya oleh pemerintah dan menyuntikkan dana tambahan.

Jika infrastruktur KCIC diambil alih, maka utang infrastruktur atau prasarana KCIC yang mencapai US$ 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 111,10 triliun akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.