Danantara Kucurkan Rp 20 T Biayai Peternakan Ayam, Bagaimana Skenarionya?

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk sektor perunggasan kini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah menjaga pasokan pangan dan menstabilkan harga. Dana jumbo tersebut bakal digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging maupun petelur di seluruh Indonesia yang menjadi tulang punggung pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa Danantara hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan. Dia menyebut Danantara tidak akan membangun peternakan. 

“Anggaran sebesar Rp20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri,” ujar Nanik seperti dikutip Selasa (18/11). 

Menurut Nanik, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapasitas peternakan kecil dalam sebuah ekosistem terintegrasi yang melibatkan BUMN di sektor hulu dan ribuan peternak rakyat di hilir. Tujuannya memastikan kecukupan pasokan daging ayam dan telur, sekaligus mencegah lonjakan harga yang berpotensi memicu inflasi pangan.

Kebutuhan penguatan pasokan ini semakin mendesak menyusul operasionalisasi 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Setiap SPPG harus memasok makanan bagi 3.000–3.500 penerima manfaat setiap hari, sehingga permintaan bahan baku pangan melonjak signifikan. 

Kondisi tersebut mulai mendorong kenaikan harga telur, ayam, dan sayuran. Situasi menjadi lebih riskan karena Indonesia memasuki periode konsumsi tinggi pada musim Natal dan Tahun Baru (Nataru), disusul Ramadan dan Idulfitri tahun depan. 

“Karena permintaan terus meningkat, harga sayuran, telur, dan daging ayam mulai naik dan dapat memicu inflasi pangan,” kata Nanik.

Bentuk 5 Pokja 

Untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan tersebut, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja). Pembentukan Pokja dilakukan dalam rapat lintas kementerian/lembaga yang dihadiri tiga kementerian koordinator dan perwakilan 13 K/L. 

Menurut Nanik selaku Ketua Pelaksana Harian, keberadaan Pokja penting agar percepatan program dapat dijalankan secara terkoordinasi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan, yang bertugas mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga ketersediaan bahan pangan sepanjang tahun.

Dalam skenario penguatan pasokan ini, Danantara berperan menyiapkan investasi senilai Rp 20 triliun untuk pembangunan model peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia yang akan dijalankan langsung oleh masyarakat. 

“Pembangunan akan dimulai pada Januari 2026 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyejahterakan peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Nanik. 

Namun karena proyek tersebut masih memerlukan waktu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif, antara lain menggandeng TNI dan Kementerian Koperasi, serta mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, buah-buahan, pangan pokok, dan peternakan. BGN juga telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian agar setiap daerah menerbitkan Perda pendukung produksi pangan lokal.

Sementara itu, untuk menghadapi lonjakan konsumsi menjelang Desember, BGN menyiapkan opsi diversifikasi bahan pangan di SPPG. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, diminta untuk sementara mengurangi penggunaan ayam dan telur dalam menu MBG dengan mengganti sebagian porsi protein menggunakan ikan atau sumber protein lain agar tekanan permintaan dapat berkurang.

Koordinasi lintas lembaga juga menyangkut aspek keamanan pangan. Melalui Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi yang diketuai Kementerian Kesehatan, pemerintah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi ribuan SPPG. 

Saat ini baru 5.031 SPPG yang mengajukan proses sertifikasi, sedangkan 9.249 SPPG belum mengajukan. Adapun untuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebanyak 6.717 SPPG dinyatakan lulus dan 479 belum lulus. 

“Yang tidak lulus dapat mengajukan lagi setelah melakukan perbaikan,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Suyanti.

Pokja lain yang dibentuk mencakup Pokja Percepatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung yang diketuai Kemenpan-RB, Pokja Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah yang diketuai Kemendagri, serta Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh Pokja diarahkan memperkuat fondasi program MBG, mulai dari kesiapan SDM, kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota, hingga pemberdayaan siswa sebagai penerima manfaat.

Hingga kajian Danantara rampung, skenario pembiayaan dan intervensi pangan ini akan berjalan paralel dengan penguatan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah berharap seluruh langkah ini mampu menahan laju inflasi pangan dan memastikan ketersediaan pasokan ayam dan telur tetap terjaga sepanjang tahun.