Soal Wacana BUMN Tekstil, Ini Manfaat Potensial dan Tantangannya

Wacana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil memunculkan diskursus hangat belakangan ini. Rencana itu dipandang memiliki sisi positif dan negatif, baik dari sisi korporasi maupun industri.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kehadiran BUMN tekstil berpotensi mendongkrak daya saing sektor tekstil nasional, sekaligus menutup ruang persoalan tata kelola. Namun di saat bersamaan, sejumlah tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi dinilai menjadi faktor penghambat dalam jangka pendek.

Menurut Trubus, sisi positif pertama yang dapat diperoleh dari rencana pembentukan BUMN tekstil ini adalah mendorong agar industri lokal dapat bersaing dengan industri tekstil global, khususnya Cina. Ia menyebut, industri tekstil Indonesia perlu memiliki pemain kuat agar sanggup menghadapi kompetisi internasional yang semakin ketat.

“Dengan pembentukan BUMN tekstil, tujuannya agar tekstil Indonesia tahan menghadapi kompetisi dan lebih kompetitif,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (19/1).

Guru besar Universitas Tri Sakti itu menambahkan, sisi positif lainnya dari kehadiran BUMN tekstil ini dapat mengembalikan kejayaan tekstil domestik sebagai pilihan utama konsumen dalam negeri. Trubus mengingatkan, pada era Orde Baru, industri tekstil Indonesia mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki daya saing kuat, sebelum kemudian melemah akibat perubahan regulasi dan dinamika politik.

Trubus juga menyoroti aspek tata kelola sebagai potensi manfaat lain dari pembentukan BUMN ini. Apalagi nantinya BUMN baru tersebut langsung berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Di bawah Danantara, diharapkan BUMN tersebut memiliki tata kelola yang baik. 

“Nanti dengan adanya BUMN tekstil, industrinya bisa diawasi dengan baik, kontrolnya ketat, dan tata kelolanya transparan,” kata Guru Besar Universitas Trisakti tersebut.

Selain memiliki sisi positif, kajian pembangunan BUMN tekstil juga dipandang memiliki sisi minus yang perlu diperhatikan pemerintah dalam jangka pendek. Pertama terkait SDM, mengingat industri tekstil adalah industri padat karya dan padat modal.

Selain itu, teknologi juga menjadi kendala utama. Ia menyinggung teknologi tekstil Cina yang jauh lebih modern sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas jahitan lebih baik.

Tantangan berikutnya terkait proteksi pasar. Trubus berharap, jika BUMN tekstil terbentuk, ketergantungan terhadap impor pakaian dapat ditekan. Bahkan Indonesia dinilai memiliki peluang memperluas pasar ke Afrika maupun Asia.

Skema Pembentukan BUMN Tekstil

Trubus menilai opsi yang paling aman untuk membangun BUMN tekstil adalah dengan mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) oleh negara melalui BUMN. Menurut dia, meski Sritex telah dipailitkan, aset perusahaan seperti teknologi, peralatan produksi, industri, serta SDM masih dapat dimanfaatkan.

“Sritex itu teknologinya masih ada, peralatannya masih ada, industrinya masih ada, SDM-nya juga sebagian masih ada. Itu masih bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia menilai akuisisi dapat dilakukan dengan catatan manajemen  lama tidak lagi terlibat, sehingga negara dapat mengambil alih penuh. Lebih jauh, ia menilai penyelamatan Sritex tidak hanya berkaitan dengan industri tetapi juga nilai historis dan sejarah.

Atas dasar tersebut, ia menilai pengambilalihan harus dilakukan segera untuk mencegah kerusakan aset fisik dan hilangnya tenaga kerja kompeten.

“Kalau terlalu lama, alat-alatnya makin rusak dan SDM-nya juga bisa berpindah ke tempat lain,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menyebut akan memberikan suntikan dana senilai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun yang akan dieksekusi oleh Danantara. Setidaknya ada dua pilihan yang sedang dikaji, yakni penyaluran kredit atau membangun perusahaan pelat merah baru.

"Tentu kami ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kami penuhi dalam berinvestasi. Kami masih melihat opsi-opsi dalam kebijakan ini," kata CEO Danantara, Rosan P Roeslani, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (15/1). 

Salah satu opsi yang dimaksud adalah akuisisi aset bekas PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Untuk diketahui, Tim Kurator Sritex memutuskan seluruh tanah, bangunan, mesin, dan peralatan milik Sritex disewakan dengan total nilai Rp 326,86 miliar per tahun.

Rosan mengaku terbuka dalam mempelajari opsi akuisisi aset tersebut walaupun harus mengelola aset bermasalah. Sebab, salah satu pertimbangan utama Danantra adalah jumlah lapangan pekerjaan dan peluang pasar tekstil di dalam dan luar negeri.

Seiring dengan hal tersebut, dia menilai pembentukan BUMN tekstil dapat membantu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meminimalkan kerugian dari tumpukan utang Sritex. Ini mengingat adanya anggota Himbara yang juga menjadi kreditur Sritex.

"Saya kira dalam hal ini (pembentukan BUMN Tekstil) dapat membantu perbaikan bank Himbara dari utang tersebut," kata dia.

Pandangan Pasar

Investment Specialist Korea Investment Sekuritas Indonesia, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai prospek sektor tekstil perlu dilihat menyusul adanya suntikan modal dan dukungan pemerintah.

Menurutnya, secara struktur bisnis, industri tekstil adalah industri padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) yang relatif rendah. Karenanya, suntikan modal tidak serta-merta menjadi game changer, mengingat ketatnya persaingan dengan produk impor, khususnya dari Cina.

Ia menjelaskan, visi Danantara masuk ke sektor ini lebih berorientasi pada job creation, alih-alih ROI. Jika lapangan kerja meningkat, percepatan pertumbuhan ekonomi dapat ikut terpicu. Faris juga menggarisbawahi bahwa investasi Danantara bersifat crowded in, yakni mengambil sebagian pasar agar sektor swasta terdorong berpartisipasi.

Adapun kajian pembentukan BUMN tekstil bergulir seiring arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang pada Minggu (11/1). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembentukan BUMN baru akan ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 100,8 triliun untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor tekstil.