Tangan-Tangan Asing hingga Danantara Berebut Genggam Saham BEI, Berapa Persen?

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia memberikan sinyal terkait porsi sovereign wealth fund (SWF) Indonesia itu untuk menggenggam saham  Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang tengah mengebut aturan demutualisasi. 

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa. Dengan demutualisasi BEI nantinya akan terbuka untuk dikuasai melalui kepemilikan saham oleh banyak pihak termasuk negara hingga asing.  

CEO BPI Danantara, Rosan P Roeslani mengatakan, Danantara tengah mempelajari terlebih dulu berapa porsi saham BEI pascademutualisasi. 

“Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kami ingin masuk dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi,” kata Rosan kepada wartawan seusai Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Rosan juga mengatakan, Danantara juga melihat praktik di hampir semua bursa dunia, sovereign wealth fund memang ikut masuk menjadi pemegang saham. Porsinya beragam mulai dari 15%, 25%, 30%, bahkan bisa lebih. 

“Ada yang lebih dari itu ya. Tapi tentunya kami akan lihat, bukan hanya Danantara, tapi bisa sovereign wealth fund (SWF) lainnya juga,” ujarnya. 

Soal kemungkinan asing menjadi pemegang saham BEI, Rosan mengatakan itu memang menjadi tujuan. Apalagi setelah demutualisasi, kepemilikan dipisahkan dari keanggotaan bursa. Pasalnya, selama ini kepemilikan dan keanggotaan BEI masih tergabung dan dimiliki oleh sebagian besar perusahaan sekuritas.

Rosan sebelumnya juga mengatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai investor BEI setelah proses demutualisasi rampung.  “Kita terbuka, kalau sudah terjadi demutualisasi tentunya ada antara berkeinginan untuk masuk juga,” kata Rosan kepada wartawan di Wisma Danantara, Jumat (30/1).  

Terkait skema masuknya, Rosan mengatakan akan melihat struktur ke depan yang dinilai terbaik, tak terkecuali lewat penawaran perdana publik atau initial public offering (IPO). Sementara terkait besaran saham yang akan dimasukkan, Rosan tak menjelaskan lebih lanjut.  

“Ya nanti kita lihat lah. Yang penting justru dengan keberanian kita ini kita ingin menjadi lebih baik dan lebih terbuka,” kata dia. 

Rosan juga menyatakan Danantara akan masuk sendiri, tidak melalui sekuritas ataupun perusahaan BUMN. Meski begitu, dia menyebut badan pengelola investasi negara itu akan menunggu dulu aturan selesai. 

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia sekaligus Komisaris Independen Samuel Sekuritas, Budi Frensidy, menyebut ketertarikan investor asing terhadap kepemilikan BEI mulai terdengar di tengah pembahasan demutualisasi.

“Swasta dalam negeri atau luar negeri juga bisa. Konon sudah ada investor luar negeri yang berminat akan masuk,” kata Budi kepada Katadata.co.id seperti dikutip Kamis (22/1). 

Sinyal Negara Mau Intervensi Pasar Modal 

Sinyal negara mau mengintervensi pasar modal Indonesia kian menguat. Pasalnya, empat petinggi OJK kompak mengundurkan diri pada pekan ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1) malam. Tak hanya Mahendra, tiga pejabat OJK lainnya juga mengambil langkah yang sama. Mereka adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, serta; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara. 

Lalu Mirza Adityaswara juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Pengunduran diri jajaran pimpinan OJK ini menyusul langkah Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang lebih dulu mundur pada Jumat pagi. 

Rentetan pengunduran diri tersebut di tengah sorotan terhadap kinerja otoritas pasar modal, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga trading halt selama dua hari berturut-turut.  

Pasar juga kian tertekan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan penangguhan rebalancing indeks saham Indonesia untuk Februari 2026. Dalam pengumuman resminya, OJK menyatakan pengunduran diri Mahendra Siregar, Inarno Djajadi, dan Aditya Jayaantara telah disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh proses selanjutnya akan ditangani sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).  

Mahendra Siregar menegaskan pengunduran dirinya bersama jajaran pengawas pasar modal OJK menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah-langkah pemulihan yang dibutuhkan di tengah gejolak pasar. 

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Jumat (30/1).