Presiden Direktur Emiten Grup Lippo LPCK – LPKR Marlo Budiman Mundur, Ada Apa?

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) sekaligus PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), Marlo Budiman mengundurkan diri dari jabatannya pada 30 Januari 2026. Pada tanggal yang sama Lippo Karawaci juga menerima surat pengunduran diri Kartini Sjahrir dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.

“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (3/2). 

Pengunduran diri dua pimpinan emiten di bawah Lippo Group itu terjadi di tengah wacana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjadikan Meikarta salah satu lokasi rumah susun atau rusun subsidi yang dikembangkan pemerintah. Rencana itu disebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.  

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian, mengatakan perseroan akan mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.  

Saat ini Lippo Cikarang tengah mengkaji lebih lanjut atas rencana tersebut. Ia juga memastikan setiap bentuk penyediaan maupun kerja sama dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  

Tak hanya itu, Peter juga mengatakan, tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Lebih lanjut, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta dinilai sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah.  

“Sepanjang pengetahuan perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” kata Peter dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/1). 

Kinerja Keuangan LPCK dan LPKR 

Di samping itu, apabila menilik laporan keuangan LPCK hingga kuartal ketiga 2025, perusahaan mencatatkan laba hingga Rp 264,84 miliar, angka itu berbalik untung setelah periode yang sama 2024 mencatatkan rugi hingga Rp 1,6 triliun. Kemudian pendapatan perusahaan tercatat Rp 3,44 triliun hingga kuartal III 2026. 

Adapun LPCK mencatatkan nilai pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp 1,2 triliun pada akhir September tahun 2025, setara dengan 73% dari target tahun 2025 sebesar Rp 1,65 triliun. Pada periode yang sama, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 3,44 triliun, meningkat 251% dibandingkan dengan tahun buku periode yang sama 2024. 

Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial (ruko), lahan industri, serta kontribusi dari segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis. 

Segmen penjualan rumah tapak dan apartemen serta unit komersial mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan masing-masing sebesar 683% dan 187% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, segmen pengelolaan kota juga memberikan kontribusi positif dengan pendapatan mencapai Rp355 miliar.  

Sedangkan laba bersih LPKR anjlok menjadi Rp 368,19 miliar dari sebelumnya mencatatkan Rp 18,71 triliun pada periode yang sama 2024. Adapun pendapatan LPKR turun dari sebelumnya Rp 9,25 triliun menjadi Rp Rp 6,50 triliun hingga kuartal ketiga 2025.

Bantah Meikarta Proyek Mangkrak 

Sebelumnya pada 2025, CEO Lippo Group James Riady membantah Meikarta merupakan proyek mangkrak. James juga menyinggung keterlibatan kontraktor Cina yang mangkir di awal proyek.  

"Lippo masuk untuk menyelesaikan ini," katanya saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Juli 2025 lalu. 

James mengatakan, Meikarta merupakan salah satu bagian kecil dari proyek tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa Meikarta tidak mangkrak, namun ditinggalkan oleh investor asing yang dulu memulai proyek tersebut.  

"Apa yang terjadi bagian dari proyek ini, sesungguhnya jujurnya, dimulai dikelola dan dikerjakan oleh pihak luar negeri," ujarnya. 

James menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dan menuntaskan penyerahan 19.000 unit yang telah terjual pada tahun ini. 

"Bisa dilihat ini bukan proyek yang mangkrak. Ini adalah proyek yang besar, meliputi total 5 ribu hektare," kata James.  

James mengakui penyelesaian proyek Meikarta mundur hingga 3 tahun. Namun Meikarta telah membuat kesepakatan dengan 20.000 konsumen yang telah membeli unit dalam proyek tersebut agar tidak ada yang dirugikan. 

Oleh Karena itu, James menegarkan unit apartemen yang telah dibeli konsumen Meikarta bukan uang hilang. Namun proses penggantian uang  memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan skema titip-jual.  

"Sudah difasilitasi secara terbuka dan diketahui publik dan selama belum diselesaikan dan terjual kami tidak bikin apartemen yang baru tapi fokus," katanya.