Moody’s Turunkan Prospek PLN Jadi Negatif

Moody’s Ratings menurunkan prospek peringkat PT PLN (Persero) dari stabil menjadi negatif. Namun lembaga pemeringkat internasional itu tetap mempertahankan sejumlah peringkat kredit PLN.

Peringkat penerbit dan utang senior tanpa jaminan PLN masih berada di level Baa2, begitu pula penilaian kredit dasar atau baseline credit assessment (BCA) di ba2.

Selain itu, Moody’s juga tidak mengubah peringkat (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) senior tanpa jaminan milik PLN. Peringkat Baa2 juga tetap disematkan pada obligasi senior tanpa jaminan yang diterbitkan Majapahit Holding BV, anak usaha milik PLN.

“Tindakan peringkat ini mengikuti penegasan peringkat penerbit Baa2 Pemerintah Indonesia dan perubahan prospek menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari 2026,” tulis Moody’s dalam pengumumannya, dikutip Senin (9/2). 

Moody’s menilai kondisi terkini mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia, seiring menurunnya prediktabilitas, kohesi dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas komunikasi kebijakan selama setahun terakhir. Jika berlanjut, situasi ini berpotensi melemahkan fondasi kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sektor keuangan.

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan penilaian peringkat Indonesia dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang dinilai masih kuat. Hal ini didukung faktor struktural, termasuk kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menopang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara relatif stabil.

Selain itu, Moody’s juga menyebut saham pemerintah di PLN telah dialihkan ke Danantara pada awal 2025. Kendati struktur kepemilikan berubah, Moody’s memandang PLN sebagai entitas pemerintah, mengingat keberadaan saham emas dan hak veto negara, serta keterlibatan pemerintah yang berkelanjutan melalui Danantara dan Kementerian Keuangan dalam operasional perusahaan.

Adapun penilaian kredit dasar (baseline credit assessment/BCA) PLN di level ba2 mencerminkan posisi perusahaan itu sebagai satu-satunya utilitas listrik nasional yang terintegrasi yang didominasi pada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Namun, penilaian itu juga mempertimbangkan tingginya leverage keuangan, risiko pelaksanaan proyek, dan kebutuhan pendanaan besar untuk mendukung transisi energi menuju target net zero. 

Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, Moody’s memperkirakan rasio arus kas operasional sebelum perubahan modal kerja terhadap utang (CFO pre-WC/debt) akan berada di kisaran moderat 7%–9%, seiring naiknya utang untuk membiayai belanja modal.

Prospek ke Depan

Moody’s juga menilai kondisi keuangan PLN juga sangat bergantung pada pembayaran kompensasi dan hibah pemerintah untuk menutup selisih antara pendapatan yang diatur dan tarif aktual. Dengan rencana investasi besar dalam dekade mendatang, ketergantungan terhadap kompensasi diperkirakan akan terus meningkat, kecuali kebijakan pembekuan tarif listrik melonggar. 

Lalu Moody’s mencatat PLN memiliki rekam jejak penerimaan kompensasi dan hibah tepat waktu dalam beberapa tahun terakhir dan keberlanjutan hal ini menjadi faktor kunci bagi BCA PLN.

Sejalan dengan prospek negatif, Moody’s tidak melihat adanya potensi kenaikan peringkat PLN dalam waktu dekat. Prospek peringkat dapat stabil lagi apabila prospek peringkat pemerintah Indonesia juga kembali stabil. Apalagi tidak terjadi penurunan signifikan pada kualitas kredit mandiri PLN maupun melemahnya komitmen dukungan pemerintah. 

Di sisi lain, peringkat BCA PLN berpeluang meningkat jika perusahaan mampu menjaga rasio CFO pra-WC/utang secara konsisten di atas 10% setelah memperhitungkan kebutuhan investasi untuk mendukung target net zero Indonesia.

“Peningkatan peringkat juga akan bergantung pada penerimaan subsidi dan pendapatan kompensasi yang tepat waktu dari pemerintah,” tulis Moody’s.

Sebaliknya, Moody’s berpotensi menurunkan peringkat PLN apabila peringkat pemerintah Indonesia dipangkas atau terlihat indikasi melemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan ke PLN.

Penurunan peringkat juga dapat dipicu oleh langkah privatisasi sebagian PLN, pengurangan signifikan subsidi pemerintah, maupun terlambatnya penerimaan kompensasi pendapatan. Di sisi lain, penilaian kredit dasar (BCA) PLN bisa ditekan apabila perusahaan membiayai porsi belanja modal lebih besar dengan utang. Sehingga rasio arus kas operasional sebelum perubahan modal kerja terhadap utang (CFO pra-WC/utang) turun dan bertahan di bawah level 6%.