Rugi BUMN Karya Membengkak, Ekonom Bongkar Masalah Krusial di Jantung Bisnis
Membuat ringkasan dengan AI Kinerja keuangan emiten Badan Usaha Milik Negara bidang infrastruktur atau BUMN Karya kian mengkhawatirkan. Usai laporan keuangan 2025 diterbitkan masing-masing emiten, rugi perseroan terpantau naik berkali-kali lipat. Sepinya proyek infrastruktur di 2026 diporyeksikan akan menambah tekanan kinerja perseroan tahun ini.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang, mayoritas pembengkakan kerugian BUMN Karya sumber masalah berada di jantung model bisnis. Ia menyebut persoalan bukan di permukaan laporan laba rugi.
Ia mencontohkan naiknya rugi PT Waskita Karya Tbk (WIKA) terjadi karena kondisi perseroan yang memasuki 2025 dengan beban utang lama, tekanan bunga tinggi, penurunan proyek, serta kondisi permodalan yang sudah rapuh.
“Pada kuartal III 2025, rugi bersih WSKT mencapai sekitar Rp 3,17 triliun dan ekuitas induk sudah berubah negatif, sebuah sinyal bahwa kerugian lama belum selesai dibereskan,” ujar Syafruddin kepada Katadata dikutip Kamis (16/4).
Berdasarkan laporan keuangan 2025, WSKT mencatat rugi bersih sebesar Rp 3,92 triliun pada 2025, membengkak 51,93% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,58 triliun. Pendapatan usaha perseroan juga turun menjadi Rp 8,81 triliun dari Rp 10,70 triliun secara tahunan atau year on year (yoy). Kontribusi pendapatan berasal dari anak usaha sebesar Rp 3,1 triliun dan induk usaha Rp 5,75 triliun.
Emiten pelat merah lainnya yang mendapatkan merugi adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE). Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp 630,36 miliar pada 2025. Padahal pada 2024, perseroan tercatat membukukan laba Rp 67,88 miliar.
Menurut Syafruddin, tekanan yang dihadapi WEGE berbeda namun memiliki arah yang sama, yakni penurunan pendapatan tajam, margin yang tergerus, serta gangguan proyek dan penagihan. Pada kuartal ketiga 2025, WEGE membukukan rugi bersih sekitar Rp 50,4 miliar saat pendapatannya turun hampir 48% menjadi sekitar Rp 1,17 triliun.
Menurut Syafruddin, rugi yang membengkak pada emiten-emiten tersebut lahir dari kombinasi proyek baru yang lemah, arus kas yang ketat, biaya pembiayaan yang berat dan kualitas order book yang tidak lagi setangguh masa ekspansi besar infrastruktur.
Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai peningkatan kerugian tidak lepas dari penugasan proyek pada era Presiden Joko Widodo yang dinilai kurang layak secara finansial. Di sisi lain, BUMN Karya tetap diminta mencari pendanaan secara komersial.
Ia mencontohkan penugasan proyek jalan tol Trans Jawa kepada Waskita serta proyek kereta cepat Whoosh kepada WIKA yang mendorong lonjakan utang perusahaan.
“Ini membuat tingkat utang mereka melejit,” kata dia.
Ringkasan Kinerja Emiten BUMN Karya
| Emiten | Perusahaan | Kinerja 2025 | Kinerja 2024 (Rp) |
| PTPP | PT PP Tbk (PTPP) | (Rp 8,08 triliun) | (Rp 1.8 triliun) |
| PPRE | PT PP Presisi Tbk | (Rp 1.34 triliun) | Rp 197,98 miliar |
| PPRO | PT PP Properti Tbk | (Rp 4,84 triliun) | (Rp 1,09 triliun) |
| WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | (Rp 10,18 miliar) | (Rp 2,59 milir) |
| WTON | PT Wijaka Karya Beton Tbk | Rp 5,7 miliar | Rp 67,56 miliar |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung | ( Rp 627,92 miliar) | Rp 56,6 miliar |
| WSKT | PT Waskita Karya | (Rp 4.36 triliun) | (Rp 3.83 triliun) |
| WSBP | Waskita Beton Precest | (Rp 495,46 miliar) | (Rp 920,21 miliar) |
| ADHI | PT Adhi Karya Tbk | (Rp 5,56 triliun) | Rp 113,26 miliar |
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk | Belum diumumkan | Rp 42,8 miliar |
Diolah dari laporan keuangan perusahaan
Sepinya Proyek Infrastruktur Jadi Tekanan Bagi BUMN Karya
Memasuki 2026, Syafruddin memperkirakan, sepinya proyek infrastruktur akan menjadi tekanan tambahan bagi BUMN Karya. Apalagi untuk perusahaan yang hidup dari kontrak engineering, procurement and construction (EPC) serta proyek sipil pemerintah.
Dia menjelaskan, berdasarkan laporan Reuters sebelumnya, pengurangan proyek infrastruktur mendorong WSKT memperkirakan kerugian 2026 semakin besar. Meski pemerintah menetapkan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 118,5 triliun pada 2026, komposisi belanja mengalami pergeseran dan ruang fiskal tetap dijaga ketat dalam desain APBN dengan target defisit lebih rendah.
“Artinya, pasar konstruksi negara belum kembali ke pola ekspansi agresif seperti era sebelumnya. Bagi BUMN Karya yang neracanya sudah berat, pasar yang tidak ramai berarti persaingan tender makin keras, margin makin tipis, dan kontrak baru belum tentu cukup sehat untuk memperbaiki arus kas,” kata dia.
Tekanan terbesar, lanjut dia, akan dirasakan perusahaan yang belum memiliki sumber pendapatan berulang, seperti bisnis jalan tol, properti matang, atau lini operasi yang stabil.
Senada, Wijayanto menilai kinerja emiten BUMN Karya pada 2026 masih akan tertekan. Ia menyebut proyek infrastruktur bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga peluang penugasan baru dari pemerintah menjadi terbatas.
“Selain itu, kondisi ekonomi yang sedang melambat dan tingkat utang yang tinggi turut memperberat situasi BUMN Karya,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
