Reaksi ICDX seusai Dilirik Pemerintah Masuk Bursa Komoditas Icomex

Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) merespons rencana pemerintah membawa ICDX masuk ke dalam ekosistem Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang akan dibentuk pemerintah bernama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

Head of Strategic Communications ICDX, Podogiri Hatmoko mengatakan, kewenangan pembentukan BMKS sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sebagai pelaku industri, ICDX akan mengikuti keputusan pemerintah terkait tata kelola perdagangan komoditas melalui bursa tersebut.

“ICDX tentunya mendukung upaya pemerintah terkait pembentukan BMKS yang akan dilakukan pemerintah ini,” kata Giri kepada Katadata.co.id, Selasa (18/8).

Menurut dia, pembentukan BMKS menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sekaligus menciptakan harga referensi nasional bagi komoditas strategis.

Saat ini, ICDX tetap menjalankan perannya sebagai bursa komoditas dan derivatif di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

ICDX didirikan pada 2009 dan menyediakan fasilitas perdagangan komoditas serta instrumen derivatif. Produk yang diperdagangkan antara lain emas, minyak mentah, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), timah, dan valuta asing.

ICDX menyediakan fasilitas untuk transaksi komoditas dan instrumen keuangan, memastikan pasar yang adil dan transparan melalui regulasi ketat. Selain itu, ICDX juga menyediakan fasilitas perdagangan untuk instrumen keuangan seperti derivatif efek, pasar uang, dan pasar valas. Lembaga itu juga menawarkan derivatif untuk lindung nilai dan pendalaman pasar, meningkatkan likuiditas, penemuan harga, dan manajemen risiko. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya mengatakan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Prasetyo mengutarakan, pemerintah masih menyiapkan sejumlah aspek teknis dan kelembagaan sebelum Icomex beroperasi. Sejumlah komoditas utama Indonesia, seperti CPO, nikel, dan batu bara, berpotensi masuk dalam bursa tersebut.

“Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu adalah produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, dan batu bara,” kata Prasetyo saat menghadiri Upacara Peringatan Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Menurut Prasetyo, pembentukan Icomex bertujuan memperkuat kedaulatan Indonesia dalam perdagangan komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Pemerintah ingin memiliki kendali lebih besar terhadap mekanisme perdagangan dan pembentukan harga komoditas strategis.

Pemerintah nantinya akan menyiapkan mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan biaya produksi serta perkembangan harga komoditas di pasar global. “Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki, harus kita yang menentukan. selama ini kan tidak,” ujar Prasetyo.

Dia juga membuka kemungkinan untuk memasukkan ICDX ke dalam Icomex. Menurut dia, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan diatur lebih lanjut.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pembentukan bursa tersebut menjadi tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Prabowo mengatakan rencana pembentukan BMKS telah dibahas bersama OJK.