Pemerintah Andalkan Dua Skema Penyaluran Kredit Rakyat Rp 120 Triliun
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun tahun ini. Pemerintah pun sudah menyiapkan dua skema baru penyaluran KUR agar perbankan bisa lebih nyaman menyalurkan KUR sehingga target bisa terealisasi.
Asisten Deputi Asuransi dan Penjaminan Kementerian Koperasi dan UKM Willem Pasaribu menjelaskan, salah satu skema yang dimaksud adalah KUR kelompok. "Ada skema melalui kelompok, Yang sifatnya tanggung renteng," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Penyaluran KUR 2018' di kantornya, Jakarta, Kamis (18/1).
Dalam skema KUR kelompok, akan dibuat kelompok-kelompok berisi rata-rata 10 pengusaha UMKM pemula. Kelompok tersebut akan diketuai oleh pengusaha UMKM yang telah berpengalaman dalam urusan pembiayaan. Nantinya, kelompok bisa mendapat KUR dengan mekanisme pelunasan tanggung renteng. Dengan begitu risiko KUR macet bisa ditekan.
(Baca juga: Tekan Biaya Penyaluran KUR, Perbankan Mulai Gandeng Fintech)
Skema lainnya yaitu KUR khusus. KUR ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk kluster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat termasuk pengadaan kapal nelayan.
Deputi Direktur Spesialis Penelitian Mikroprudensial Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Mohamad Miftah optimistis, skema ini akan semakin meyakinkan perbankan untuk semakin lancar menyalurkan KUR. Apalagi, kelompok ataupun kluster UMKM juga akan dibina dari sisi produksi hingga pemasaran.
Harapannya, kinerja UMKM yang diberikan KUR akan membaik dan pembayarannya bisa lebih lancar.
“Bagi bank, kepastian untuk kembalinya (dana) bisa lebih tinggi ketika barangnya pasti terjual," kata Miftah.
(Baca juga: Celaka Bukan Akibat Melaut Dijamin, OJK Soroti Klaim Asuransi Nelayan)
Adapun penyaluran KUR pada 2017 di bawah target. Realisasi KUR hanya berhasil mencapai Rp 96,71 triliun, atau 90,1% dari target yang sebesar Rp 110 triliun. KUR tersebut disalurkan oleh 40 lembaga keuangan yakni 34 bank, empat lembaga keuangan bukan bank, dan dua koperasi.
Jumlah debitur tercatat lebih dari 4 juta orang yang berbisnis di lima sektor yaitu perdagangan 58%, pertanian, perkebunan, dan kehutanan 24%, jasa 11%, industri pengolahan 5,5%, dan perikanan 1,5%.
Untuk semakin mendorong penyaluran KUR, Kementerian Koperasi dan UKM juga berkomitmen mendorong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk bisa menjadi penyalur kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI). Tahun ini, koperasi yang telah mengusulkan ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjadi penyalur kredit UMI tercatat sebanyak 22 koperasi, terdiri dari 9 koperasi pola konvensional dan 13 koperasi pola syariah.
