BI Resmikan Gerbang Pembayaran Nasional, Transaksi Bank Lebih Murah

Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Fasilitas tersebut memungkinkan interkoneksi antar perusahaan switching dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan non tunai secara lebih mudah dan murah.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, GPN diharapkan akan mengurangi kompleksitas koneksi dari sebelumnya bersifat bilateral antarpihak terkait menjadi tersentralisasi. "Masyarakat pun dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat peluncuran GPN di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Senin (4/12).

GPN diharapkan bisa mendorong sharing infrastruktur, sehingga pemanfaatan mesin ATM dan EDC dapat meningkat. Alhasil, biaya infrastruktur yang tadinya di keluarkan masing-masing bank dapat dialihkan untuk mendorong penyaluran kredit.

Secara garis besar, terdapat tiga sasaran utama GPN. Pertama, menciptakan sistem pembayaran yang saling terhubung, saling dapat dioperasikan, dan mampu melaksanakan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen secara domestik. (Baca juga: Aturan Pembayaran Nasional Terbit, Dapat Hemat Devisa Negara)

Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah. Ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Menurut Agus, GPN ini juga akan dijadikan tulang punggung bagi program-program pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos) non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik terkait dengan peta jalan e-commerce di Indonesia.

Sebagai langkah awal implementasi GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu debet berlogo GPN yang berlaku secara nasional dan ditargetkan bisa didistribusikan pada awal 2018. Kartu ini nantinya bisa digunakan di dalam negeri dan dapat diterima di seluruh merchant dalam negeri.

Ia pun menjelaskan, dengan adanya GPN, masyarakat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu untuk melakukan beragam transaksi. Dengan GPN pun, Agus mengklaim biaya transaksi non tunai bakal semakin murah. Alasannya, BI telah menetapkan merchant discount rate sebesar 1% per transaksi off us (transaksi di ATM atau EDC yang berbeda dari kartu yang digunakan), lebih rendah dari biasanya yakni 2-3%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, peluncuran GPN ini akan memiliki manfaat yang besar guna mendorong keuangan inklusif di Indonesia. Dengan adanya hal ini, penyaluran bantuan seperti subsidi pupuk pun bisa menggunakan infrastruktur ini agar lebih terkontrol oleh pemerintah dan lebih transparan.

Bukan hanya itu, GPN ini juga bisa membantu merekam data transaksi yang dilakukan melalui media digital seperti e-commerce. "Ekonomi digital apakah itu e-commerce atau fintech harus diantisipasi supaya dampaknya jangan berlarut ke hal yang kurang baik," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya data yang terekam dengan baik ini, akan sangat baik untuk mengumpulkan database terkait kewajiban perpajakan yang adil. Peluncuran GPN ini akan memberikan tata kelola yang lebih baik dan mengurangi potensi fiskus dengan membuat data sendiri seperti yang terjadi selama ini. (Baca juga: Belanja Online Naik, Potensi Pajak Hilang Rp 20 Triliun per Tahun)

Namun, ia menekankan ada tantangan baru dari implementasi GPN yaitu fraud dari kejahatan dunia cyber. "Saya berharap, ini akan menjadi backbone (tulang punggung) penyelenggaraan ekonomi di Indonesia, maka ketahanan dan keamanan sistem harus terus dijaga, sehingga semakin baik, maju, dan aman, serta banyak benefit yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya.