BI: Atasi Ketimpangan Perlu Stabilitas Keamanan, Politik, Ekonomi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan ketimpangan atau kesenjangan sosial hanya bisa diatasi dengan meningkatkan pembangunan. Guna menjamin pembangunan berjalan baik, maka diperlukan stabilitas dari sisi keamanan, politik, dan fundamental makro ekonomi.
Pemerataan dan inklusif tidak bisa dilakukan kalau situasi makronya bergejolak. Setelah kondisinya stabil maka harus ada program yang bersifat lebih inklusif dan pemerataan. "Situasi makronya harus stabil makanya bicara fiskal yang baik dan kebijakan moneter yang prudent (hati-hati)," kata Mirza di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).
Ia pun menyinggung salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan yaitu bantuan sosial (bansos) melalui sistem nontunai. Dengan program tersebut, perbankan juga bisa semakin luas melayani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bansos program pemerintah itu termasuk gerakan nontunai agar pembangunan dirasakan lebih merata," ujarnya. (Baca juga: Sri Mulyani: Ketimpangan Akibat Orang Kaya Mudah Sembunyikan Harta)
Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) menyebut Indonesia menduduki peringkat ke-6 terburuk dalam hal kesenjangan sosial. Sebab, sebanyak satu persen penduduk terkaya menguasai 49 persen total kekayaan di Indonesia. Lebih jauh, Oxfam bahkan meyebut empat orang terkaya di Indonesia memiliki aset yang lebih besar dari 100 juta penduduk Indonesia.
Meski begitu, data tersebut masih jadi perdebatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut data kedua lembaga tersebut keliru. Alasannya, tidak mungkin kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan 40 persen penduduk termiskin.
Yang masih masuk akal, menurut dia, adalah satu persen penduduk terkaya Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta atau 40 persen penduduk termiskin Indonesia. Hal itu sesuai dengan koefisien gini yang mencapai 0,39 persen pada tahun lalu.
Guna menekan kesenjangan, Darmin mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan yang tengah dikembangkan yakni kebijakan ekonomi berkeadilan yang mencakup 10 sektor sasaran pemerataan. (Baca juga: Masalah Lahan jadi Fokus Program Pemerataan Pemerintah)
Ke-10 sektor yang dimaksud Darmin yakni reforma agraria; pertanian; perkebunan; masyarakat miskin perkotaan dan perumahan terjangkau; nelayan dan budidaya rumput laut; sistem pajak berkeadilan; manufaktur serta teknologi informasi dan komunikasi; pembiayaan dan anggaran pemerintah; vokasi; kewisausahaan dan pasar tenaga kerja; serta ritel dan pasar.
