DPR Kritik Rencana Investasi Pemerintah ke BUMN Minim Untung
Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan investasi kepada BUMN melalui PMN maupun investasi pemerintah. Beberapa BUMN yang mendapat alokasi anggaran tersebut dianggap tak menguntungkan untuk mengantongi investasi dari pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono mengatakan alokasi pemerintah kepada beberapa BUMN tak tepat lantaran tak memiliki kinerja yang menguntungkan. Ia mencontohkan, salah satu BUMN penerima PMN yakni PT Kawasan Industri Wijayakusuma hanya menghasilkan untung Rp 30 juta per tahun.
Rudi juga mengkritik rencana alokasi investasi pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai BUMN ini merupakan perusahaan publik yang memiliki banyak pemegang saham sehingga seharusnya mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. "Sehingga tidak hanya mengandalkan negara," ujar Rudi dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani.
Ia pun tak sepakat dengan rencana pemerintah menyuntikkan PMN ke PT Pelindo III untuk membantu proyek pengerukan laut. Tak ada urgensi suntikan dana kepada BUMN tersebut terlebih di tengah kebutuhan anggaran yang besar penanganan pandemi Covid-19 terutama untuk aspek kesehatan.
Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy turut mengkritisi rencana PMN dan investasi pemerintah. Selama ini, menurut dia, manajemen bisnis BUMN yang mengantongi suntikan modal dari pemerintah tak memadai.
"Banyak perusahaan pelat merah yang tidak memiliki standardisasi rencana bisnis ke depan," katanya.
Standardisasi penting sebagai indikator keberhasilan pembiayaan investasi. Dengan demikian, dana ribuan triliun yang telah digelontorkan pemeritah selama ini tidak sia-sia.
Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikkan penyertaan modal negara kepada BUMN mencapai Rp 37,4 triliun. Secara perinci, PMN akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar RP 2,25 triliun, PT Hutama Karya Rp 6,21 triliun, PT PLN Rp 5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 470 miliar, PT Pelindo III Rp 1,2 triliun, PT PAL Indonesia Rp 1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma. Pembiayaan itu diberikan dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur tahun depan.
PMN juga akan diberikan kepada PT BPUI juga akan mendapat dukungan investasi pemerintah Rp 20 triliun untuk penguatan kelembagaan UMKM, UMI, asuransi, dan penjaminan. Sementara itu, investasi PT Geodipa Energi, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional belum ditentukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembiayaan untuk PT BPUI difokuskan kepada penyelamatan Asuransi Jiwasraya. "Sedangkan untuk Wijayakusuma berhubungan dengan pembukaan kawasan industri di Batam," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (15/9).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan bahwa nantinya akan ada pendalaman mengenai alasan pemberian pembiayaan investasi kepada setiap perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga terkait proses pembiayaannya.
Secara keseluruhan, pembiayaan investasi pada RAPBN 2021 ditetapkan Rp 169,05 triliun, turun 34,24% dari kebutuhan 2020 yang sebesar Rp 257,1 triliun. Selain BUMN, pembiayaan investasi akan diberikan pada lembaga atau badan Rp 5 triliun, badan layanan umum Rp 60,74 triliun, organisasi atau lembaga Rp 930 miliar, pinjaman daerah PEN Rp 10 triliun, dan dalam bentuk investasi lainnya Rp 55 triliun.
Investasi kepada lembaga seluruhnya akan diberikan pada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Selanjutnya kepada BLU PPDPP (FLPP) Rp 16,62 triliun dan BLU PIP Rp 2 triliun. Kemudian, kepada BLU LMAN Rp 11,12 triliun, BLU LPDP Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp 2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 4 triliun, dan BLU LDKPI Rp 2 triliun.
Pembiayaan investasi kepada organisasi atau lembaga akan diberi kepada Islamic Development Bank Rp 80,49 miliar, International Fund of Agricurtural Development Rp 58,4 miliar, International Development Association Rp 169 miliar, International Finance Corporation Rp 332,65 miliar, International Bank for Reconstruction and Development Rp 241,47 miliar, serta Credit Guarantee and Investment Facility Rp 43,8 miliar.
Sementara pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan PMN kepada delapan BUMN mencapai Rp 31,5 triliun. Selain PMN, bantuan pemerintah kepada perusahaan negara juga diberikan dilakukan melalui skema investasi pemerintah sebesar Rp 19,7 miliar. Investasi pemerintah antara lain dialokasikan untuk Garuda Indonesia mencapai Rp 8,5 triliun dan Krakatau Steel Rp 3 triliun.
Selain PMN dan investasi pemerintah, bantuan juga diberikan kepada bank-bank BUMN dalam bentuk penempatan dana murah sebesar Rp 30 triliun.
