OJK Dorong Program Kredit Lawan Rentenir untuk Pulihkan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong pembiayaan sebesar Rp 2,8 triliun kepada pelaku UMKM selama bulan inklusi keuangan yang jatuh pada Oktober. Penyaluran  kredit ini antara lain akan menggunakan skema pembiayaan melawan rentenir yang digagas OJK sejak tahun lalu. 

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan dorongan pembiayaan kredit tersebut dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Termasuk di dalamnya program kredit pembiayaan melawan rentenir yang disinergikan dengan program tim percepatan akses keuangan daerah," kata Sarjito dalam acara pembukaan bulan inklusi keuangan tahun 2020, Senin (5/10).

Sarjito berharap komitmen dan dukungan setiap pembuat kebijakan bisa semakin diperkuat, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Fokus kegiatan bulan iklusi keuangan tahun ini juga untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk atau layanan jasa keuangan," ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah program satu rekening satu pelajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama yang diluncurkan OJK pada hari ini. Selain itu, ditargetkan adanya pembukaan tabungan rekening pelajar di seluruh Indonesia sebanyak 500 ribu rekening selama bulan inklusi keuangan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menilai inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan program PEN. "Khususnya dengan pemberian kredit kepada UMKM sehingga usaha mereka meningkat kembali dan mendekati kondisi normal," kata Iskandar dalam kesempatan yang sama.

Program pemerintah yang mendongkrak inklusi keuangan, antara lain yakni program kredit modal kerja UMKM dan banpres tunai Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha.  Selain itu, terdapat penyaluran kredit usaha rakyat super mikro dengan jumlah kredit sampai dengan Rp 10 juta untuk ibu rumah tangga dan pekerja terkena PHK yang ingin melakukan usaha. "Di mana bunga 0% sampai akhir 2020," ujarnya.

Tak berhenti sampai disitu, Iskandar menyampaikan bahwa terdapat pula pemberian tambahan subsidi bunga 6% kepada pelaku UMKM dan debitur KUR. Dengan demikian, bunga KUR semua skema menjadi 0% selama tahun ini.

Iskandar berharap indeks inklusi keuangan bisa meningkat pada tahun ini. Pasalnya, indeks inklusi keuangan 2019 masih 76,2%, masih di bawah negara emerging market seperti India dan Tiongkok yang mencapai 80%, Malaysia 85%, dan Thailand 82% pada 2017. Dengan peningkatan indeks inklusi keuangan, tentunya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok bawah dan usaha ultra mikro.

Dalam program PEN yang diberikan alokasi anggaran Rp 695,2 triliun, pemerintah menganggarkan dana bantuanUMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Anggaran akan diberikan dalam bentuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturasi Rp 78,78 triliun, belanja IJP 5 triliun, penjaminan modal kerja Rp 1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp 2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada korporasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun.

Riset Wahana Visi Indonesia (WVI) 2020 menyebut bahwa para pengusaha UMKM yang terdampak pandemi corona membutuhkan sejumlah bantuan dari pihak luar, misalnya pemerintah, pihak swasta, organisasi non-profit, dan sebagainya. Salah satu bantuan yang paling dibutuhkan mereka yakni bantuan modal.