Bank BUMN Hadapi Risiko Kredit Macet untuk Danai Kawasan Ekonomi Baru
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengaku siap menyalurkan kredit investasi untuk pengembangan kawasan ekonomi baru. Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan dalam penyaluran kredit, di antaranya, perlambatan ekonomi, penundaan waktu proyek, dan kelayakan proyek infrastruktur.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, salah satu tantangannya adalah perlambatan ekonomi di sejumlah wilayah karena penyebaran Covid-19. Aktivitas masyarakat memang masih dibatasi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.
"Tantangan lainnya penundaan beberapa proyek infrastruktur, sehingga berdampak meningkatnya rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL)," kata Royke dalam Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2021, kredit macet di sektor konstruksi tercatat paling besar di daerah Gorontalo di level 56,09%. Disusul oleh Bengkulu dan Kalimantan Barat dengan NPL masing-masing mencapai 24,81% dan 23,52%.
Menurut Royke, tantangan penting lain ialah kelayakan proyek. Proyek infrastruktur di kawasan ekonomi baru dinilai sering jadi masalah. Padahal infrastruktur merupakan stimulus atau pemicu pengerjaan proyek di kawasan tersebut.
Royke mengatakan, proyek infrastruktur dan kawasan ekonomi baru biasanya merupakan proyek jangka panjang sehingga sering terjadi perubahan-perubahan selama proses pembangunannya. Untuk itu, perbankan ingin ada koordinasi yang baik antara instansi supaya proyek-proyek ini menjadi layak.
"Jangan sampai nanti bangun pelabuhan, tapi tidak ada angkutannya, tidak ada keretanya, tidak ada infrastruktur lainnya yang menunjang supaya kawasan ekonomi baru itu jadi visibel," kata Royke.
Ia mengatakan, biasanya yang menjadi tantangan ke depan adalah ketika pabrik sudah jadi, infrastruktur listriknya belum siap. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi satu kesatuan supaya proyek ini benar visibel untuk dibiayai oleh industri perbankan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah menyiapkan 10 kawasan industri baru, 9 kawasan industri prioritas nasional, dan 19 smelter. Perbankan menyambut baik proyek-proyek kawasan ekonomi baru di seluruh Indonesia ini.
Royke berharap kehadiran kawasan ekonomi baru menjadi pendorong bergeraknya perekonomian daerah yang akhirnya menjadi sumber pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, akan terjadi tercipta industri baru, pertumbuhan investasi asing maupun domestik, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat di daerah tersebut akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. "Sehingga pada akhirnya, akan mendorong laju pertumbuhan PDRB di daerah tersebut," kata Royke.
Royke mengatakan, peran perbankan masih cukup tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui pendanaan. Berdasarkan data OJK 2020, perbankan menyalurkan kredit kepada sektor swasta senilai Rp 5.481 triliun atau 60% dari total pendanaan.
Sumber pendanaan lain berasal dari utang luar negeri senilai Rp 2.957 triliun atau 32%. Lalu, dari lembaga keuangan non-bank senilai Rp 620 triliun atau 7% dan terakhir dari pasar modal Rp 126,2 triliun atau 1%.
Penyaluran kredit investasi perbankan per April 2021, masih berpusat di Pulau Jawa senilai Rp 1.150,8 triliun atau 78,8% dari total. Lalu kredit lainnya, di Sumatra senilai Rp 145 triliun (9,95%), Kalimantan Rp 56,13 triliun (3,84%), Sulawesi Rp 34,02 triliun (2,33%), Bali & Nusa Tenggara Rp 32,63 triliun (2,23%), dan Papua Rp 7,7 triliun atau 0,53%,
"Masih ada ruang bagi perbankan untuk turut membiayai proyek investasi di kawasan ekonomi khusus, utamanya di luar Jawa," kata Royke.
Penyumbang Bahan: Nada Naurah
