Erick Sebut 31 Dapen BUMN Sakit Karena Salah Investasi Hingga Korupsi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penyebab dana pensiun BUMN bermasalah karena pengelolaan investasi yang salah hingga korupsi. Sebelumnya, Erick juga menyinggung sebanyak 31 dapen BUMN berada dalam kondisi yang memprihatinkan.
"Dapen BUMN kemarin sudah ada deadline pengelolaannya. Dikonsolidasi Rp 9,5 triliun yang terindikasi ada salah investasi ataupun korupsi," kata Erick Thohir kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5).
Namun, Kementerian BUMN telah mengambil tindakan terhadap dana pensiun yang bermasalah tersebut dengan bersinergi dengan Kejaksaan Agung. Kejagung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) PT Pelabuhan Indonesia pada periode 2013 sampai 2019.
Erick menyebut, untuk dana pensiun BUMN lainnya yang salah investasi namun tidak terindikasi korupsi didorong untuk melakukan transisi penyehatan tiga sampai lima tahun. Hal ini sebagaimana yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya .
"Seperti juga Jiwasraya perlu dua sampai tiga tahun, yang penting rule of the game-nya benar," katanya.
Lalu, dana pensiun BUMN yang sakit akibat salah investasi nantinya akan dikelola oleh Indonesia Financial Group atau IFG.
Sebelumnya, Erick menyampaikan, ada dua penyelesaian untuk pembenahan dapen dan penambahan modalnya. Seperti perusahaan dapat melakukan pengajuan dana kembali atau top up dan dapat menjual aset.
Erick menargetkan konsolidasi pengelolaan dapen dan kebijakan pengelolaannya akan selesai pada 2023. "Transisi 3 sampai 5 tahun, tergantung kondisi dari masing-masing dapen. Tapi konsolidasi pengelolaannya di tahun ini dan kebijakannya (terbit) di tahun ini," kata Erick.
Dia juga menegaskan dana pensiun pelat merah akan dikelola oleh ahlinya agar kesalahan-kesalahan tidak terjadi berulang. "Rencana bulan Mei akhir proses penggabungan manajemen. Jadi misalnya, ini dapen-dapen dari pada sendiri-sendiri tidak jelas, salah, koruptif, sebaiknya dikelola," tuturnya.
