BI Akan Perluas Jangkauan QRIS hingga ke India, Jepang, dan UEA
Bank Indonesia berencana untuk memperluas jangkauan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke India, Jepang, Cina hingga Uni Emirat Arab pada 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu malam (29/11).
Rencana kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya BI dalam mendorong sistem pembayaran digital pada tahun 2024. "Integrasi dengan local currency transaction,” ujar Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (29/11).
Selain itu, dalam rangka mendorong sistem pembayaran digital, BI juga melakukan akselerasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Perry mengatakan BI akan mengembangkan sistem pembayaran ritel BI Fast yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan gerbang pembayaran nasional.
Selanjutnya, pengembangan sistem pembayaran BI-RTGS generasi ketiga yang modern, multicurrency, dan berstandar internasional serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI.
“Pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk inovasi pembayaran dengan AI, juga mendukung kebijakan BI, pemerintah maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” kata Perry.
Terakhir, pengembangan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. “Di sistem pembayaran digitalisasi terus akan kami akselerasi pada tahun 2024. sesuai blue print sistem pembayaran Indonesia," katanya.
Sebagai informasi, BI mencatatkan volume transaksi QRIS mencapai 1, 596 miliar transaksi per Oktober 2023. Dengan nominal transaksi QRIS mencapai Rp 24,97 triliun, atau meningkat 186,08% secara tahunan.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Arya Rangga Yogasati mengatakan jumlah pengguna QRIS mencapai 43,44 juta dan jumlah merchant QRIS menjadi 29,63 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BI menargetkan pengguna QRIS sebanyak 45 juta hingga Desember 2023.
"Jumlah merchant QRIS ini mencapai 29,63 juta di mana 92% itu adalah UMKM, dan kalau kita urai 55% itu adalah pelaku usaha mikro," ujarnya.
