Ombudsman Sebut Restrukturisasi Jiwasraya Tidak Berkeadilan
Ombudsman mendukung nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ingin memperjuangkan hak pengembalian dana. Ombudsman menilai restrkturisasi Jiwasraya merupakan salah satu contoh tata kelola yang buruk dan tidak berkeadilan.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan Jiwasraya tidak bisa lepas tangan dalam kasus ini. Menurutnya, ada proses pelayanan publik yang buruk sebelum peristiwa ini terjadi.
Yeka menjelaskan, pemerintah memang telah mengakhiri program restrukturisasi Jiwasraya pada akhir 2023 lalu. Namun, pengadilan hukum juga diberikan kewenangan untuk memutuskan guna memberikan rasa keadilan kepada para nasabah yang ingin uangnya kembali tanpa mengikuti restrukturisasi.
"Ini kan persoalannya sederhana. Pengadilan sudah memutuskan Jiwasraya harus membayar, ya tunaikan dong," kata Yeka ketika ditemui Katadata.co.id, Rabu (10/1).
Yeka juga menyebut terdapat 900 nasabah yang saat ini menolak mengikuti restrukturisasi. Alasan nasabah memilih tidak mengikuti restrukturisasi karena merasa keberatan jika klaim yang dikembalikan tidak mencapai 100%. Pasalnya, dalam restrukturisasi itu pengembalian dana memang tidak seluruhnya dibayarkan dan ada perjanjian pemotongan dalam setiap restrukturisasi.
Yeka juga menilai pemotongan akibat restrukturisasi merupakan salah satu tanggung jawab yang tidak tuntas. "Itu tidak tuntas, ini contoh yang tata kelola yang buruk. Pemotongan [restrukturisasi] buruk sekali, kasihan masyarakat tidak salah apa-apa," tutur Yeka.
