Cegah Pencucian Uang, Industri Kripto Diawasi dengan Ketat
Buat ringkasan dengan AI
Pelaku industri kripto menilai Indonesia memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap industri kripto sehingga mampu mencegah modus-modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan aset digital ini. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) juga menyebut teknologi blockchain justru memberikan transparansi lebih besar untuk melacak transaksi yang mencurigakan.
Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan aset kripto dalam TPPU diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU, seperti penggunaan mata uang kripto dan NFT perlu diwaspadai. Data Crypto Crime Report menemukan indikasi pencucian uang melalui aset kripto secara global sebesar US$8,6 miliar pada 2022 atau setara Rp 139 triliun.
Wakil ASPAKRINDO yang juga CEO Tokocrypto Yudhono Rawis mengatakan walaupun aset kripto seringkali dikaitkan dengan TPPU, teknologi blockchain justru memungkinkan transparansi yang lebih besar dan kemudahan dalam pelacakan transaksi yang mencurigakan. "Blockchain menawarkan potensi besar untuk memajukan dunia keuangan dan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas yang dimilikinya dapat membantu memerangi kejahatan keuangan dan membangun sistem keuangan yang lebih adil," ujar Yudhono dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4).
Meski begitu, ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan aset kripto. Ia mengapresiasi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Satgas Anti Pencucian Uang.
Ia menyebut Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperketat regulasi dan pengawasan terhadap industri kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerapkan berbagai kebijakan, misalnya proses Know Your Customer (KYC), Travel Rule, dan audit transaksi harian yang wajib dilaksanakan oleh semua pelaku usaha bursa kripto yang terdaftar.
"Penerapan KYC yang ketat telah membantu mengidentifikasi dan mencegah transaksi mencurigakan. Travel Rule juga memungkinkan pelacakan transaksi antarbursa kripto sehingga memudahkan penegakan hukum dalam kasus TPPU," kata Yudho.
Tokocrypto, sebagai salah satu pemain utama di industri kripto Indonesia, telah menerapkan berbagai langkah pencegahan dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memerangi TPPU. Menurut Yudho, Tokocrypto mendapatkan penghargaan dari PPATK dalam pengukuran Financial Integrity Rolling on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/T) yang mencerminkan integritas keuangan dan upaya pencegahan pencucian uang.
Perusahaan juga aktif bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang cara investigasi kejahatan yang terkait dengan kripto.
"Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya memperkuat kerangka kerja regulasi yang sudah ada, tetapi juga menambah kapasitas para penegak hukum untuk lebih memahami dan mengatasi kejahatan yang berkaitan dengan aset digital," ujarnya.
Ia mengatakan kolaborasi antarlembaga dan peningkatan kapasitas aparat hukum akan menjadi kunci untuk menjaga integritas pasar keuangan dan aset digital di Indonesia di masa depan.
