Turis ASEAN Makin Getol Pakai QRIS Lintas Negara, Terbanyak di Jakarta
Bank Indonesia (BI) mencatat perkembangan konektivitas pembayaran lintas negara terus menunjukan peningkatan. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan tren peningkatan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara terus berlanjut.
“Kalau dilihat perkembangan QRIS sudah berjalan. Indonesia dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura,” kata Filianingsih dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Juli 2024, Rabu (17/7).
Berdasarkan data BI, terdapat peningkatan penggunaan QRIS cross border untuk turis asing Thailand datang ke Indonesia. Filianingsih mencatat peningkatan transaksi turis Thailand per Juli 2024 mencapai 13% secara bulanan dengan volume terbesar ada di area DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Begitu juga dengan turis Singapura yang transaksi QRIS-nya meningkat 28% dengan lokasi transaksi terbanyak di Jakarta dan Riau. Sementara penggunan QRIS oleh turis Malaysia di Indonesia naik 8% persen secara bulanan di Jakarta dan di Jawa Barat.
Transaksi QRIS cross border juga terlihat meningkat untuk turis Indonesia yang berada di Thailand dan Malaysia. Filianingsih mengungkapkan transaksi QRIS turis Indonesia di Thailand meningkat 9% secara bulanan.
Begitu juga dengan penggunaan QRIS cross border oleh turis Indonesia yang berada di Malaysia naik sebanyak empat persen. Meskipun begitu, terdapat sedikit penurunan transaksi QRIS turis Indonesia yang berada di Singapura sebesar 12 persen.
Dalam kesempatan sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir. Perry mengungkapkan transaksi QRIS pada Juli 2024 tumbuh 226,54% secara tahunan.
“Transaksi mencapai 50,50 juta pengguna dan jumlah merchant 32,71 juta,” kata Perry.
Perry memastikan BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas. Selain itu, BI mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Untuk sistem pembayaran, Perry memastikan kebijakan diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran. BI juga akan memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.
