Sosok Menteri Keuangan Prabowo, Hati-Hati Salah Pilih Pengganti Sri Mulyani
Ekonom memperingatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak salah dalam memilih menteri keuangan. Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai Prabowo butuh karakter menteri keuangan dari kalangan profesional yang bisa menjadi rem.
“Karena nama yang muncul belakangan ini kebanyakan yes man,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kepada Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (16/9).
Saat ini sejumlah nama dirumorkan menjadi calon menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo. Sederet nama yang mencuat akan mengisi posisi menteri bidang ekonomi diantaranya ada Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan.
Padahal, Esther mengatakan karakter menteri keuangan yang bukan yes man dibutuhkan karena harus mampu mengatur anggaran dari sisi belanja. Hal itu penting agar pengeluaran untuk sejumlah program prioritas yang disusun Prabowo memiliki dampak positif jangka panjang.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Media menyatakan menteri keuangan harus memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai rem meskipun juga menjadi kaki tangan presiden.
Menurut Media, berkaca dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak terlihat ideologi yang jelas dalam kebijakan keuangan. “Dalam banyak kesempatan Jokowi tidak bisa menjelaskan proporsi utang, kontribusi penerimaan negara, bahkan proyeksi ekonomi ke depan,” ujar Media.
Ia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner. Menurut Media, hal tersebut dapat diwujudkan oleh Kementerian Keuangan yang kuat. Ia pun mengkhawatirkan kondisi ekonomi politik saat ini masih dipengaruhi oleh kalangan Jokowi.
Menurut Media, Jokowi punya kepentingan untuk memastikan orang dekatnya menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo. Kondisi ini menurut dia akan sangat mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal kementerian keuangan.
“Jadi ada banyak sekali pemain-pemain yang saat ini berada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo,” kata Media.
Media menjelaskan sejumlah risiko jika Kementerian Keuangan nantinya tidak memiliki kekuatan. Media mengkhawatirkan Indonesia bisa berakhir pada skema tatanan ekonomi yang digerakkan oleh subjektivitas politik dan hal itu sangat berbahaya.
“Ketika fondasi ekonomi tidak lagi independen, ketika bank sentral tidak lagi independen, dan Kementerian Keuangan kekurangan, kehilangan akal sehatnya maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang justru memperparah ekonomi kita ke depan,” ujar Media.
Ia pun mengatakan masih menunggu langkah pemerintahan baru untuk bisa memilih menteri keuangan sesuai kapasitasnya. Terlebih dalam beberapa dekade terakhir, Kementerian Keuangan selalu dari kalangan profesional.
