BEI Was-was Rencana Prabowo Hapus Kredit Macet 6 Juta UMKM Berisiko ke IHSG

Bursa Efek Indonesia atau BEI was-was terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kredit macet di Himpunan Bank Negara alias Himbara akan berdampak ke Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG.

Insentif tersebut rencananya diberikan kepada sekitar enam juta petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang memiliki kredit macet.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan, penghapusan kredit untuk nelayan dan UMKM tersebut bisa membuat investor lebih berhati-hati dalam menilai dampaknya terhadap kinerja perbankan. 

Pasalnya, Himbara seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki kapitalisasi pasar atau market cap yang besar di BEI.

Oleh karena itu, investor menunggu dan melihat alias wait and see dampak riil dari penghapusan kredit macet terhadap pergerakan saham perbankan. Hal ini kemudian berdampak pada pergerakan IHSG.

IHSG melemah 2,36% dalam sepekan terakhir, berdasarkan RTI Business. Iman mengatakan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi domestik dan global.

Ia menyebutkan faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu Amerika Serikat turut mempengaruhi arah IHSG. 

“Kondisi perusahaan juga mempengaruhi,” kata Iman dalam Capital Market Journalist Workshop, bertajuk ‘Advancing a Trusted and Inclusive Indonesia Capital Market’ di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dikutip Senin (4/11). 

Iman menilai para investor tengah menantikan langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih untuk mendorong perekonomian. Investor berharap dalam 100 hari pertama, pemerintahan baru akan mengambil langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. 

“Apalagi peningkatan target Produk Domestik Bruto atau PDB yang biasanya 5% menjadi 8%. Jadi, perlu ada gebrakan dari kabinet yang baru,” ujar Iman.

Sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan penghapusan kredit macet petani, nelayan, dan UMKM tengah digodok Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Ia menilai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK sebenarnya sudah mengatur kemungkinan bank BUMN menghapus buku kredit macet para pelaku UMKM.

Pemerintah pun sudah menyiapkan payung hukum yang lebih lengkap untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Kami berharap amanat dari UU P2SK, yang kembali disampaikan Presiden Prabowo dan tim pemerintah sebagai prioritas,  sudah tepat dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama," kata Mahendra kepada wartawan dalam konferensi pers RDKB OJK, Jumat (1/11).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang pemutihan utang untuk enam juta nelayan dan petani di Indonesia pada pekan ini.

"Ada utang sejak krisis moneter 1998 dan 2008," kata adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).  

Para petani dan nelayan yang berutang tersebut selama ini tidak bisa mendapatkan akses pinjaman ke perbankan. Hashim menyampaikan, setiap kali mereka mengajukan pinjaman, maka Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK selalu menolak.

"Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta. Semua utang ini sudah dihapusbukukan dan diganti oleh asuransi bank tapi hak tagihnya belum dihapus," kata Ketua Satuan Tugas Perumahan itu.