Luhut Sebut Family Office Dilaksanakan Bulan Depan
Membuat ringkasan dengan AI
Dewan Ekonomi Nasional (DEN), memastikan pembahasan mengenai pembentukan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani nasabah super kaya atau family office akan dilaksanakan bulan depan. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembahasan family office tengah dilanjutkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kita mau cepat, kalau saya ketemu presiden, kalo saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan, kita sudah lama studi," ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/1).
Luhut mengatakan pembentukan family office harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia. Pasalnya, Malaysia telah memberikan insentif yang sangat kompetitif kepada investor.
Menurut dia, Indonesia akan tertinggal dari Malaysia jika tidak memberikan insentif yang kompetitif. Negara harus memberikan insentif sehingga memberikan daya tarik bagi investor.
"Pola fikir itu yang kita suka salah, dia dapat untung, tapi kalau tidak kasih ke dia (investor), kita tidak dapat apa-apa," ujarnya.
Pembahasan family office sudah dimulai tahun lalu. Salah satunya terkait insentif pajak yang diberikan kepada orang-orang super kaya global yang mau menempatkan uangnya di Tanah Air.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembentukan family office tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, seperti pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) maupun Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
"Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan mengenai family office itu sendiri. Kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7).
Pada kesempatan yang sama, Luhut mengatakan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan mulai membahas skema insentif pajak di family office. Salah satunya, terkait kriteria investor yang bisa mendapat insentif pajak tersebut.
"Sebenarnya mengenai insentif pajak yang diberikan, itu juga ada kewajiban untuk investasi dari uang yang ditaruh di dalam kita," kata Luhut di Jakarta, Senin (22/7).
Luhut mengungkapkan, bahwa pemerintah telah mempelajari praktik family office di Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hasil kunjungan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sangat puas dengan Indonesia Investment Authority (INA) pembentukan sovereign wealth fund kita, kita diasistensi oleh Abu Dhabi. Kemarin ketemu sama menteri di sana, mereka memberikan pengalaman-pengalaman mereka," kata Luhut.
