Kemenkeu akan Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 171 Triliun


Kementerian Keuangan memastikan akan menambah anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG menjadi Rp 171 triliun. Tambahan anggaran ini sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.
Anggaran yang dialokasikan untuk program MBG hanya Rp 71 triliun, sehingga pemerintah perlu menambah alokasi anggarannya sebesar Rp 100 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penerimaa manfaat program MBG hanya mencapai 17,9 juta orang dengan alokasi anggaran sebelumnya Rp 71 triliun. Ini terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Bapak Presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 ini sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG ini," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (13/3).
Pencairan Anggaran untuk MBG Capai Rp 710,5 Miliar
Suahasil memastikan, pemerintah terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran MBG. Ia menyebut, anggaran yang sudah dicairkan untuk MBG hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.
"Sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari dua juta orang yang kategori penerimanya bisa dilihat anak SD, SMP, sederajat dari pondok pesantren, SLB dan juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui," kata Suahasil.
Menurut dia, saat ini telah tercatat sebanyak 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Suahasil mengatakan, jumlah SPPG dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan.
"Sehingga nantinya SPPG bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima kaman bergizi gratis," ujar Suahasil.
Prabowo Setujui Penambahan Anggaran MBG
Prabowo saat ini memberikan lampu hijau terkait rencana penambahan anggaran untuk program MBG tahun ini. Tambahan anggaran untuk mempercepat distribusi paket MBG kepada 82,9 juta penerima hingga akhir Desember 2025.
"Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (3/3), malam.
Dadan menyampaikan pencairan dana anggaran tambahan MBG masih menunggu proses kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias dapur pusat MBG.
"Jika sudah dipastikan, maka harus dibicarakan dulu bersama Komisi IX DPR untuk mekanisme anggarannya,” ujar Dadan.